Bertemu Jokowi di Istana, Bamsoet Tak Bahas Munas Golkar

JABARNEWS | JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) kembali menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8/2019). Kedatangan Bamsoet bukan terkait pencalonannya pada Munas Golkar.

Bamsoet mengaku menemui Kepala Negara adalah untuk meminta kesediaan Jokowi menjadi saksi pernikahan putera ketiga politisi Golkar itu.

Bamsoet menegaskan tak membicarakan hal lain seperti soal Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.

“Hanya meminta kesediaan beliau menjadi saksi nikah putera ketiga saya dan tidak ada membicarakan masalah Munas Partai Golkar,” kata Bamsoet usai menemui Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

Baca Juga:  Kecepatan Informasi Bencana Lebih Diutamakan Dibanding Akurasi

Menurut Bamseot, soal Golkar, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan negarawan, Jokowi menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme internal partai.

“Tidak ada dukung mendukung, dan tidak ada restu-restuan. Di mata beliau saya dan Airlangga adalah sama,” tegasnya.

Terkait Munas, Bamsoet berpendapat bahwa sebaiknya memang partai-partai pendukung pemerintah melakukan konsolidasi (Munas, Muktamar atau Kongres) itu sebelum Oktober agar Presiden ataupun partai-partai politik tidak ‘deal’ dua kali dalam hal penyusunan kabinet, penyusunan konfigurasi di MPR ataupun DPR RI hingga semua tingkatan di bawahnya (DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota) mulai dari unsur pimpinan hingga alat kelengkapan dewan.

Baca Juga:  Nah Loh, Warga Karawang Yang Nunggak Tagihan Listrik Bakal Ditagih Kejari

“Dalam hal penyusunan koalisi untuk Pilkada Serentak 2020. Apa yang dilakukan PDIP dan PKB sudah benar. PDIP ber kongres pada pekan lalu dan sudah menyusun strategi dan konsolidasi. Begitupun PKB yang akan bermuktamar pada pekan depan,” jelasnya.

Baca Juga:  Presiden Jokowi: Kondisi Pandemi Harus Kita Manfaatkan...

Menurutnya, dua partai pendukung pemerintah ini, baik langsung maupun tidak langsung telah membantu meringankan beban presiden untuk tidak lagi dipusingkan di awal pemerintahan jilid duanya nanti.

Dengan pergantian kepemimpinan partai politik pendukungnya yang juga berarti berganti kebijakan partai politik tersebut, jika ketua umum yang lama berhasil ditumbangkan oleh kepemimpinan baru yang lebih memberi harapan dan menjanjikan pembaharuan dalam menghadapi dan menjawab tantangan 2024 mendatang kenapa tidak. Demikian Bamsoet. (Kis)

Jabar News | Berita Jawa BArat