bjb

KPU Depok Ajukan Anggaran Rp64 Miliar Untuk Pilkada 2020

Ketua KPU Depok Nana Shobarna. (Foto: Istimewa)

JABARNEWS | DEPOK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok mengajukan anggaran sebesar Rp64 miliar yang akan dipakai untuk keperluan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kota Depok 2020.

"Anggaran sebesar itu untuk semua tahapan hingga pilkada selesai," kata Ketua KPU Depok Nana Shobarna di Depok, Selasa (20/8/2019).

Ia mengatakan jika ada yang mengatakan anggaran sebesar itu terlalu besar maka tidak menjadi masalah ini sifatnya hanya mengajukan saja nanti persetujuannya kita lihat besarannya.

"Kami bisa menyesesuikan diri dengan anggaran yang nantinya disetujui," katanya.

Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan pada September 2020, namun hingga kini kata Nana dirinya belum mendapat penjelasan kapan di mulai tahapan pilkada tersebut.

"Hingga saat ini belum ada informasi kapan dimulainya tahapan pilkada tersebut," katanya.

Sebelumnya KPU juga telah memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 digelar pada 23 September sehingga tepat setahun sebelumnya akan dilakukan peluncuran pelaksanaan.

"KPU sudah memutuskan Pilkada pada 23 September 2020 maka 23 September 2019 digelar peluncuran pelaksanaannya dan kami sudah meminta semua pihak terkait memulai tahapan,” kata Ketua KPU Arief Budiman.

Baca Juga:

Razia Di Jalanan Dan Apartemen, Satpol PP Kota Depok Amankan 43 PSK

Lagi, Geng Motor Beraksi Di Kota Depok

KPU juga mengingatkan pemerintah daerah memperhatikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 9NPHD0 berupa penyediaan anggaran untuk biaya Pilkada 2020.

"Ada dua hal yang harus diperhatikan jika NPHD sudah ditandatangani, yaitu besaran anggaran dan waktu pencairannya," ujar Ketua KPU Arief Budiman ketika ditemui usai rapat pleno penetapan perolehan kursi partai politik, serta calon terpilih anggota DPRD Jawa Timur di Surabaya, Senin (12/8/2019).

Menurut dia, jika besaran anggaran dan waktu pencairannya tidak sesuai harapan maka dikhawatirkan akan mengganggu jalannya tahapan Pilkada yang berimbas pada proses penyelenggaraan.

NPHD, kata dia, ditandatangani setelah Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan selesai diundangkan sehingga menjadi pedoman semua pihak untuk menjalankan proses Pilkada.

"KPU sudah membuat PKPU tentang tahapan dan sudah diproses, tinggal perundangan. Sekarang masih di Kemenkum-HAM untuk diundangkan sehingga setelah selesai akan menjadi pedoman," ucap mantan ketua KPU Jatim itu.

Pedoman tersebut tak hanya berlaku untuk KPU atau penyelenggara pemilu lainnya serta pemerintah daerah, tapi juga untuk partai politik peserta Pilkada agar memperhatikan kapan waktu tepat mengajukan calon kandidat kepala daerah. (Ara)

Jabar News | Berita Jawa Barat


Tags : KPU Depok Pilkada Depok Anggaran Pilkada Depok

berita terkait

Pemilu 2019, 3.452 Warga Luar Nyoblos Di Kota Depok

Warga Kota Depok Kaget Harga BBM Turun

Pemkot Depok Kucurkan Rp 10,4 M Bikin 1.000 Septic Tank

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi