KPK Didorong Usut Dugaan Keterlibatan Korporasi Kasus Meikarta

Penegakan hukum terhadap korporasi sebenarnya merupakan optimalisasi penegakan hukum.

Gedung KPK. (Foto: KPK)

JABARNEWS | JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus suap pengurusan perizinan proyek Meikarta tidak hanya berhenti pada tersangka perorangan, melainkan juga seluruh entitas korporasi yang diduga terlibat.

"Yang penting entitasnya, korporasinya. KPK bisa menetapkan itu, kalau memang cukup bukti. Sebelumnya KPK juga sudah menetapkan sejumlah korporasi yang melakukan korupsi," ujar peneliti ICW Wana Alamsyah dilansir dari laman Merdeka.com, Selasa (20/8/2019).

Baca Juga:

Buron Tiga Tahun, Tersangka Korupsi Rp 4,4 Miliar Ditangkap Di Limo Depok

KPK: Segera Pecat PNS Koruptor



Menurutnya, penegakan hukum terhadap korporasi sebenarnya merupakan optimalisasi penegakan hukum.

"Bukti-bukti misalnya, KPK menemukan misal si A menerima uang, uang itu ternyata untuk kebutuhan korporasinya," jelas Wana.

Sebelum Meikarta, KPK juga pernah menjadikan beberapa korporasi sebagai tersangka korupsi. Sebut saja PT Palma Satu dalam pengembangan kasus suap yang membelit mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Lalu ada PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (DGIK) yang sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah (DGI), terkait perkara korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana TA 2009-2010.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Kasus Meikarta ICW Korporasi KPK

berita terkait

Lagi, Tindakan Kekerasan Kepada KPK

Ini Kronologi Penganiayaan Pegawai KPK Di Hotel Borobudur Jakarta

Ngantre!... Anggota DPR Kembali Terjerat Kasus Korupsi

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi