bjb

Usulan Provinsi Bogor Raya Belum Masuk ke Meja DPRD Jabar

Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari. (Foto: Dok Humas DPRD Jabar)

JABARNEWS | BANDUNG - Pembentukan Provinsi Bogor Raya kembali menyeruak ke permukaan. Kali ini usulan tersebut disampaikan Wali Kota Bogor Bima Arya. Bima yakni perluasan wilayah, pembentukan provinsi baru dengan menyatukan administratif, dan memaksimalkan koordinasi antar wilayah.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ineu Purwadewi Sundari mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima usulan wacana pembentukan provinsi baru, yakni Provinsi Bogor Raya.

"Terkait Provinsi Bogor Raya belum ada masukan ke kita, apalagi masukan secara resmi ke kita. Berbicara usulan pembentukan provinsi baru dari wilayah Jabar saya malah berharap dan ingin Provinsi Jabar tetap satu," kata Ineu Purwadewi Sundari, ketika dihubungi melalui telepon, Rabu (21/8/2019).

Secara pribadi, kata Ineu, Bogor harus tetap masuk dalam Provinsi Jabar karena Provinsi Jabar selama ini diwakili oleh tiga entitas yakni wilayah Cirebon, wilayah Priangan dan wilayah Bogor.

Politisi perempuan dari Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat menuturkan terkait kewilayahan saat ini yang menjadi sorotan adalah terkait moratorium daerah otonom baru (DOB) atau pemekaran wilayah di Provinsi Jabar yakni Garut Selatan, Bogor dan Sukabumi.

"Jadi kemarin itu ada pandangan lebih kepada pemekaran kabupaten/kota di Jabar bukan pemekaran provinsi," kata dia.

Dia mengatakan idealnya Jawa Barat memiliki 38 hingga 40 kabupaten dan kota supaya pembangunan dan pelayanan publik lebih terjangkau masyarakat.

DPRD Jabar, kata Ineu, selalu mendorong upaya pemekaran daerah tingkat dua tersebut di Jawa Barat.
Baca Juga:

Dorong Keterlibatan Politik Perempuan

Infrastruktur Perikanan Harus Jadi Prioritas


"Namun karena ada moratorium DOB dari pemerintah pusat, belum lanjut proses di pusatnya. Tapi di tingkat pemerintah provinsinya sudah selesai yang tiga calon DOB ini," kata Ineu.

Menurut dia, banyak aspirasi masyarakat yang menginginkan memekarkan wilayahnya supaya bisa lebih maju dan layanan publik lebih terjangkau. Hanya saja, syarat pemekaran wilayah ini tidaklah mudah.

"Tetapi tidak mudah memang karena ada persyaratan sebelumnya. Ada juga kabupaten yang masuk di kami, di pemerintah, tapi persyaratan belum memenuhi, kembali lagi ke daerah. Memang itu memerlukan waktu yang panjang," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan pemekaran DOB perlu disertai proses sehingga jangan sampai Pemerintah Pusat dan provinsi saja yang menindaklanjuti di daerah.

"Diperlukan ada pemikiran bersama terkait persyaratannya, misalkan mengenai kemampuan pendapatan daerahnya dan rencana matang setelah pembentukan DOB," pungkasnya. (Ara)

Jabar News | Berita Jawa Barat


Tags : DPRD Jabar Ineu Purnadewi Sundari Anggota Legislatif Sinergi DPRD dan Pemprov Provinsi Bogor Raya
properti

berita terkait

Sosialisasi Siap Jabar dan K-Mob

DPRD Jawa Barat Sahkan Perda Kewirausahaan Daerah

Anggota Bertambah Ruangan DPRD Jabar Dirombak

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi