Ridwan Kamil: Usulan Pemekaran Provinsi Bogor Raya Dinilai Tidak Relevan

JABARNEWS | BANDUNG – Kembali menyeruaknya wacana pemekaran provinsi seperti usulan Walikota Bogor mengenai pembentukan Provinsi Bogor Raya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai tidak relevan dilakukan namun pihaknya lebih setuju jika di Provinsi Jabar dilakukan pemekaran desa atau wilayah tingkat dua (kabupaten/kota).

“Jadi, berbagai bantuan keuangan dari pemerintah pusat itu turunnya ke daerah tingkat dua bukan ke provinsi. Makanya enggak relevan kalau pemekaran provinsi mah dan kalau menurut saya yang berpengaruh itu adalah pemekaran tingkat dua (kabupaten/kota) atau desa,” kata Ridwan Kamil usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis.

Baca Juga:  Hampir 12 Jam Diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya, Roy Suryo KO

Menurut Emil demikian sapaan akrabnya, jika dilakukan pemekaran wilayah tingkat dua sebanyak 10 daerah maka jumlah anggaran dari pemerintah pusat ke Provinsi Jabar akan bertambah.

“Kalau nambah 10 daerah saja itu maka bantuan keuangan triliunan rupiah akan masuk dari pusat karena berbanding lurusnya dengan jumlah daerahnya,” kata Emil.

Dia mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan kajian pemekaran desa di Jawa Barat.

Baca Juga:  Antisipasi Tawuran Remaja, Polresta Deli Serdang Gelar Patroli Subuh

“Sampai saat ini masih dikaji. Orang bicara pemekaran lihat urgensi-nya yaitu datang dari pelayanan publik yang terlalu lama di perjalanan dan terlalu jauh. Oleh karena itu, saya cenderung pemekaran desa dan pemekaran tingkat dua,” kata dia.

Menurut dia, pemekaran desa dan daerah tingkat dua ini jika dibandingkan dengan wilayah Provinsi Jawa Timur yang berjumlah penduduk 40 juta sedangkan jumlah wilayah pemerintahan sebanyak 38 kabupaten/kota.

Provinsi Jawa Barat, kata Emil, jumlah penduduknya sebanyak 50 juta jiwa sedangkan jumlah wilayahnya hanya 27 kabupaten/kota.

Baca Juga:  Seluruh Moda Transportasi Mulai Beroperasi Besok, Tapi Ini Kriterianya

Ketika ditanya tentang ideal jumlah desa di Jawa Barat, Gubernur Emil mengatakan pihaknya belum bisa menentukan dan hal itu masih menunggu hasil kajian yang hingga saat ini masih dilakukan.

Akan tetapi, lanjut Emil, saat ini banyak desa yang terlalu luas sehingga pelayanan kepala desanya terlalu jauh.

“Itu kasihan kepala desanya karena wilayah desanya terlalu luas,” pungkas Emil. (Ara)

Jabar News | Berita Jawa Barat