bjb

DPRD Jabar Siap Tindaklanjuti Tuntutan ABJ

Rekomendasi yang dikeluarkan Komisi V DPRD Jabar. (Foto: Rian/JabarNews)

"Terkait persoalan pengupahan kami juga respon," ujar Syamsul.

Atas nama Ketua Komisi V DPRD Jabar, Syamsul akan berkoordinasikan dengan pihak terkait dan dalam waktu dekat akan dirumuskan.

Baca Juga:

Anggota Bertambah Ruangan DPRD Jabar Dirombak

Sejajar Dorong Pemerataan Kualitas Pendidikan



"Hari ini akan saya serahkan konsep penolakan tadi. Mudah-mudahan ini menjadi dasar untuk kita semua," ucapnya.

Berikut tiga rekomendasi yang dikeluarkan Komisi V DPRD Jawa Barat:

1. Menolak rencana revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakenaan yang mengakibatkan/merugikan bagi pekerja/buruh atau Organisasi Serikat Pekerja Buruh.

2. Untuk memperbaiki sistem pemagangan yang diatur oleh Permenaker Nomor 36 Tahun 2013, dan tidak merugikan para pekerja.

3. Menolak bentuk apapun kebijakan pemerintah terhadap upah murah yang diberlakukan di Republik Indonesia. (Rnu)

Jabar News | Berita Jawa Barat
Halaman sebelumnya
Tags : DPRD Jabar Massa ABJ. Aliansi Buruh Jabar Pemprov Jabar Upah Buruh

berita terkait

Ketua DPRD Jabar: Perda Lansia Akan Dikaji

Pembangunan Waduk Kuningan Sudah 88.35 Persen

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi