Wacana Bekasi Gabung ke DKI Dinilai Keliru

Persoalannya adalah apakah Bekasi tidak mampu menyelenggarakan tata pemerintahannya sendiri atau apakah Kota Bekasi bangkrut?

Gerbang masuk Kota Bekasi. (Foto: SINDOnews)

JABARNEWS | BEKASI - Wacana penggabungan Kota Bekasi ke DKI Jakarta seperti yang dilontarkan Walikota Bekasi Rahmat Effendi dinilai keliru dan melanggar Undang-Undang.

Ketua Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Kota Bekasi, Mahrul Falaq menyebutkan penggabungan sebuah Kota/Kabupaten (Daerah Otonom) sudah diatur dalam PP 78/2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.

Baca Juga:

Aspidum Kejati DKI Jakarta Jadi Tersangka Kasus Suap

Selama Lima Bulan, Penderita DBD di Bekasi Capai 610 Kasus



Dalam Pasal 22 Ayat 1 (Daerah Otonom) dapat dihapus apabila daerah yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan Otonomi Daerah.

"Persoalannya adalah apakah Bekasi tidak mampu menyelenggarakan tata pemerintahannya sendiri atau apakah Kota Bekasi bangkrut?," kata Mahrul saat dihubungi Selasa (27/8/2019).

Menurutnya usulan penggabungan Daerah Otonom bisa dilakukan setelah ada kajian secara komprehensif, baik aspek administratif, teknik dan cakupan kewilayahan.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Kota Bekasi DKI Jakarta Daerah Otonom

berita terkait

HUT Jakarta ke-492, Anies Ingin Jakarta Semakin Maju

Tiga Lahan Parkir Ilegal di Bekasi Disegel

Pembentukan Tim Teknis DOB Disetujui DPRD Cianjur

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi