Menteri PPPA: Hukuman Kebiri Kimia Kejahatan Seksual Sudah Final

Menteri Yoana mengatakan hukuman sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan wujud perlindungan negara kepada anak-anak yang rentan menjadi korban kekerasan.

Ilustrasi. (Net)

JABARNEWS | BANDUNG - Kebiri kimia mulai jadi perbincangan belakangan terakhir ini, namun pelaksanaan hukuman kebiri kimia sendiri sempat menuai penolakan, salah satunya dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). IDI menolak menjadi eksekutor karena menganggap bahwa suntik kebiri adalah sesuatu yang bertentangan dengan kode etik dan sumpah profesi dokter.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengatakan pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak berupa kebiri melalui suntik kimia sudah final dan mengikat semua pihak.

Baca Juga:

IDI Sebut Semua Dokter di Jabar Siap Disuntik Vaksin Covid-19

Gugatan Praperadilan Rizieq Shihab Ditolak PN Jakarta Selatan, Ini Alasannya



"Pemberatan hukuman tertuang dalam Undang-Undang yang sudah final dan semua pihak harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang tersebut," kata Yohana melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Undang-Undang yang dimaksud Yohana adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Karena itu, Yohana memuji Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang menjatuhkan vonis dengan pemberatan hukuman bagi terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap anak.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Hukum Keciri Ikatan Dokter Indonesia Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengadilan Negeri

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

JMN Channel

tag populer

unduh aplikasi