JABARNEWS | BANDUNG – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat, memfinalisasi dan rapat pleno Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019.
Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Ir. Irfan Suryanagara mengatakan, masalah anggaran 2019 perubahan finalisasi dan pleno yang akan di bawa ke paripurna, Kamis (28/8/2019). Artinya rapat Banggar dengan TAPD dihasilkan bahwa apa-apa yang diusulkan bersama untuk disepakati ada beberapa yang tidak disepakati.
“Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar yang terakhir untuk periode sekarang untuk pembangunan APBD Perubahan Jabar 2019,” ujar Irfan di Gedung Samsat Kabupaten Bandung Bara, Jalan Raya Cimareme No.203B, Cimareme, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (27/8/2019) lalu.
Irfan menegaskan, dalam pertemuan tersebut juga menitikberatkan pembahasan mengenai anggaran untuk keikutsertaan Jawa Barat pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di tanah Papua. Selain itu, untuk guru terpencil turut menjadi prioritas bagi dewan khususnya Banggar. Pasalnya, guru di daerah terpencil hanya fokus mengajar. Berbeda dengan guru di daerah yang sudah maju.
“Guru di daerah itu tertutup ruang dia bisa mencari nafkah lain. Karena daerah terpencil, mau cari apalagi?” ucapnya.
Hal serupa diungkapkan anggota Banggar, Yod Mintaraga yang menyebutkan guru di daerah maju setelah melaksanakan kewajibannya di sekolah yang ditempatkan, bisa ngajar juga di tempat lain. Jika memungkinkan, guru tersebut bisa membuka usaha
“Guru di daerah itu tertutup ruang (kesempatan) bisa mencari nafkah lain. Karena daerah terpencil. Jadi mau cari apalagi? Dia (guru) itu hanya fokus mengajar,” tegasnya.
Yod menambahkan, peningkatan penghasilan bagi guru-guru di pedesaan dan daerah terpencil ini penting diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, demi pemenuhan hak hidup layak bagi para guru. Apalagi guru di pedesaan dan terpencil tidak ada ruang untuk mencari penghasilan tambahan.
“Itupun kalau guru tersebut mengajar di daerah yang sudah maju (akses infrastrktur baik. Ruang mereka (guru) untuk mengabdikan diripun lebih terbuka,” jelasnya.
Oleh karena itu kata Yod, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih memperhatikan masalah ini. Peningkatan penghasilan bagi guru di pedesaan dan daerah terpencil harus dilakukan. Sebagai salah satu upaya pemenuhan hak hidup layak untuk para guru. Besarnya peningkatan penghasilan tersebut nanti diukur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (Red)
Jabar News | Berita Jawa Barat
