Bupati Majalengka Sambut Baik Wacana Pemindahan Ibukota Jabar

JABARNEWS | MAJALENGKA – ‎Menanggapi adanya wacana pemindahan ibu kota Jawa Barat, yang salah satunya, Kabupaten Majalengka disebut-sebut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, masuk dalam opsi pilihan cukup layak dijadikan ibu kota provinsi ini, disambut baik dan positif oleh warga Majalengka.

Bupati Majalengka, H. Karna Sobahi mengatakan meski ia sendiri belum pernah diajak bicara mengenai wacana pemindahan ibu kota Jawa Barat, namun ia setuju saja. Alasannya, Majalengka kini sudah punya BIJB Kertajati yang memadai dan telah ramai.

Baca Juga:  Bantuan Sosial Tunai Hingga Desember, Mensos: Jangan Dibelikan Rokok Ya!

“Majalengka semakin ramai dengan kehadiran BIJB Kertajati. Itu modal transportasi yang sudah dimiliki. Sehingga, jika wacana pindah ibukota Jabar ke Majalengka, tentu kita sambut baik.” ujarnya, Jumat (30/8/2019).

‎Bupati menjelaskan, meskipun begitu pihaknya akan melakukan kajian ulang terkait penataan ruang wilayah. Namun, pada prinsipnya, jika Jabar menunjuk Majalengka menjadi ibukota provinsi, pihaknya cukup siap dan menyambut positif.

‎”Jika sudah ada kesepakatan dan Majalengka ditunjuk menjadi ibukota Provinsi Jabar, kami akan melakukan kajian ulang tata ruang. Tapi kita tunggu dulu informasi dari Jawa Barat,” ungkapnya.

Baca Juga:  Masuk TV, Rumah Big Bos Oplosan Ramai 'Dicekrek-cekrek'

Terpisah, akademisi Unma, Diding Bajuri mengatakan rencana pemindahan ibu kota provinsi bukan sekedar mengikuti trend rencana pemindahan ibu kota negara, namun benar benar merupakan kebutuhan yang mendesak (urgent) dengan alasan yang komprehensif dan multi faktor.

Pada sisi lain, lanjut Diding, seandainya wacana pemindahan ibu kota provinsi itu mendesak dan mendapat persetujuan legislatif serta komponen dan elemen masyarakat Jawa Barat, maka penentuan calon ibu kota baru, itupun harus berdasarkan hasil kajian yang serius, serta multi dimensi.

Baca Juga:  Penyanyi Charly Van Houtten Kecelakaan di Tol Cipularang, Mobil yang Ditumpanginya Ringsek Parah

“Bukan semata mata didasarkan pada posisi geografis, demografis serta topografis namun lebih dari itu perlu mempertimbangkan aspek lain, di antaranya daya dukung anggaran pemindahan dan pembangunan sarana prasarana ibu kota provinsi serta aksesibilitas transportasi dan komunikasinya (darat, laut, udara) Sehingga dapat menunjang pada kelancaran tata kerja dan tata hubungan ibu kota provinsi dengan seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat,” tandasnya. (Rik)

Jabar News | Berita Jawa Barat