Blanko e-KTP Habis Lagi, Warga KBB Kesal

JABARNEWS | BANDUNG – Kebutuhan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kabupaten Bandung Barat sangat tinggi. Sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung Barat (KBB) alami kekurangan kuota blanko e-KTP dari Kemendagri.

Kosongnya blanko e-KTP dan errornya jaringan diduga menjadi sebab warga menelan kecewa. Pasalnya, tak sedikit warga yang harus kembali pulang tanpa hasil, setelah mengantre berjam-jam sejak pagi.

Salah satu warga Cikalongwetan, Yusuf (47) mengaku datang ke Disdukcapil KBB semenjak pukul 06.00 WIB. Setelah berjam-jam mengantre, salah satu petugas pencatatan sipil mengumumkan bahwa jaringan error dan blangko kosong.

Baca Juga:  Teknologi Baru Untuk Warga DKI: 1/2 Jam, Ubah Tinja Jadi Air Minum

“Kita disuruh balik lagi ke sini besok. Emangnya kita gak kerja? Setiap orang kan punya kesibukan masing-masing,” ujarnya dengan nada kesal saat ditemui di Kantor Disdukcapil KBB, Senin (2/9/2019).

Yusuf dan warga lainnya tampak kesal karena mereka yang sudah mengantre berjam-jam diminta pulang dengan alasan blanko e-KTP kosong dan jaringan komputer eror.

Baca Juga:  Musyawarah Saka Kencana 2021, Upaya DPPKB Purwakarta Bangkitkan Kembali Remaja

Sementara itu, bagian informasi Disdukcapil KBB, Dei Surya mengatakan kekosongan blanko tersebut telah terjadi sejak Senin (28/8/2019) sampai sekarang.

“Senin depan kita terakhir mengeluarkan blanko cuma 500 keping. Sampai sekarang blankonya memang masih kosong,” ungkapnya.

Dei beralasan, tidak tersedianya blanko karena belum ada pengiriman dari pusat. Atas dasar itu, Dei mengatakan kekosongan blanko bukan salah Disdukcapil KBB.

Baca Juga:  Kabupaten Garut Terima Kucuran Dana Bagub Untuk Rutilahu, Ini Besarannya

Selain blanko yang kosong, jaringan error juga dikeluhkan warga. Akibat dari error jaringan, data yang dikirim menjadi terhambat. Dei menyebutkan, lamanya error jaringan tidak bisa diprediksi.

“Kita gak bisa prediksi sampai kapan. Soalnya eror jaringan ini memang dari pusat. Karena ini dari pusat, sepertinya seluruh Disdukcapil se-Indonesia juga error,” pungkas Dei. (Red)

Jabar News | Berita Jawa Barat