Beri Sanksi Tak Bayar Iuran BPJS Dinilai Anggota DPR RI Tak Etis

Pemerintah semestinya fokus kepada penyelesaian akar masalah penyelenggaraan BPJS Kesehatan

Anggota DPR RI, Sukamta. (Foto: Odo/Jabarnews)

JABARNEWS | JAKARTA - Wacana Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani yang memberi sanksi bagi peserta BPJS Kesehatan dengan tidak bisa melakukan perpanjangan SIM maupun pendaftaran sekolah untuk anaknya dinilai tidak etis menurut Anggota Badan Anggaran DPR RI Kata Sukamta.

“Kalau sanksi bagi peserta BPJS Kesehatan dikaitkan dengan hak untuk masuk sekolah, ini jelas sudah kelewat batas. Bu Menteri mestinya memahami amanah konstitusi, pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat. Saya kira sejak Indonesia Merdeka, baru kali ini ada usulan sanksi melarang rakyat sekolah,” ujar Sukamta kepada wartawan, Selasa (3/9/2019).

Baca Juga:

Ngantre!... Anggota DPR Kembali Terjerat Kasus Korupsi

Harimau Jokowi Gugat Prabowo Rp. 1,5 Triliun



Sekretaris Fraksi PKS ini berpendapat Pemerintah semestinya fokus kepada penyelesaian akar masalah penyelenggaraan BPJS Kesehatan, mengapa setiap tahun mengalami defisit. Laporan audit BPKP sebagaimana disampaikan Menkeu menyebutkan akar masalah BPJS Kesehatan alami defisit karena adanya rumah sakit yang melakukan kebohongan data. 

Lalu kata Sukamta, jumlah layanan melebihi jumlah peserta, adanya perusahan yang mengakali iuran, peserta aktif rendah, data tidak valid dan persoalan manajemen klaim. Dari data temuan BPKP tersebut tidak menyebutkan akar persoalan ada pada besaran premi, hal ini menurut Sukamta penting untuk diketahui oleh publik. 

"Saya berharap Pemerintah dan pihak BPJS Kesehatan sampaikan terlebih dahulu bagaimana perencanaan mengatasi akar masalah yang ada. Keputusan Pemerintah menaikkan besaran premi pasti akan membebani masyarakat yang tidak mampu jika akar masalah belum diatasi dan pasti tidak akan ada jaminan uangnya mencukupi," jelas Sukamta.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : BPJS Kesehatan Devisit Anggaran DPR RI Rumah Sakit Tunjangan Kesehatan

berita terkait

83 Persen Masyarakat Purwakarta Miliki Jaminan Kesehatan

Bupati Purwakarta Launching Program Jampis melalui JKN

Helikopter Angkut Rombongan Caleg DPR RI Jatuh Di Tasikmalaya

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi