aqua

Hasim Adnan Kritisi Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Rasa-rasanya enggak fair, bila tunggakan 15 juta peserta BPJS Kesehatan harus ditanggung oleh semua peserta.

Hasim Adnan, (ditengah) anggota DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi PKB. (Foto: Istimewa)

JABARNEWS | BANDUNG - Belum genap sepekan dilantik, Hasim Adnan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Jabar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), menolak rencana pemerintah pusat menaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2020 mendatang.

Menurutnya, dalih defisit keuangan BPJS Kesehatan, tidak lantas harus dibebankan kepada rakyat dengan menaikan iuran.

Baca Juga:

Dorong Keterlibatan Politik Perempuan

Infrastruktur Perikanan Harus Jadi Prioritas



Kritik tersebut dikemukakan Hasim setelah mencermati banyaknya respon negatif dari masyarakat yang ditemuinya.

Beberapa pertemuan informal yang dilakukan dan pengamatan terhadap pemberitaan terkait isu rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, hampir semuanya menolak dengan tegas.

"Saya melihat sesuatu yang wajar bila masyarakat menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Terlebih setelah saya cermati secara mendalam dan menelaah laporan BPJS Kesehatan yang dirilis awal tahun 2019, bahwa secara keseluruhan program JKN-KIS (Jaminan Kesehatan justru memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia", ujar Hasim, Selasa (3/9/2019).
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : DPRD Jabar Fraksi PKB Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Hasim Adnan

berita terkait

Sosialisasi Siap Jabar dan K-Mob

DPRD Jawa Barat Sahkan Perda Kewirausahaan Daerah

Anggota Bertambah Ruangan DPRD Jabar Dirombak

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi