JABARNEWS | BANDUNG – Ketua DPW PKB Jabar, Syaiful Huda, mengatakan berbagai fasilitas dan tunjangan yang didapat oleh 120 Anggota DPRD Jabar dinilai harus menjadi pemicu untuk berkinerja baik sesuai peraturan yang berlaku.
Partai politik asal mereka pun harus berkomitmen dan siap memberikan sanksi jika para anggota dewan ini tidak bekerja sesuai ketentuannya.
Pemberian fasilitas tersebut ujar Huda bisa disebut sebagai penunjang perjuangan anggota dewan, bukan untuk bersenang-senang. Penunjang ini juga harus menjadi semangat untuk bekerja sebagai dewan dengan baik.
“Semua fasilitas digunakan sebesar-besarnya untuk perjuangan kepentingan rakyat. Pasti ada anggota dewan yang dapat fasilitas yang dianggap berlebih, lalu terlena. Untuk mencegah itu, kami bikin aturan kode etiknya,” katanya saat dihubungi, Senin (2/9/2019).
Dengan membentuk tim kode etik, kata Huda, DPW PKB Jabar akan melakukan pengawasan terhadap kinerja para anggota dewan dan dievaluasi setiap tiga bulan sekali. Para anggota dewan ini ditugaskan untuk melakukan penguatan kelembagaan DPRD Jabar.
“Mereka anggota dewan sudah domisili di Bandung, tapi jangan tinggalkan konstituen di daerah pemilihannya. Satu catatan saya, jangan sampai mengidap penyakit malas teman-teman dewan ini. Kalau penyakit malas menjangkiti, yang jadi korban adalah masyarakat,” katanya. (Red)
Jabar News | Berita Jawa Barat
