bjb

Fadli Zon: Pemerintah Minta Dukungan AS Tangani Masalah Papua Tak Tepat

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. (Foto: Odo/Jabarnews)

JABARNEWS | JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia ingin mendapat dukungan dari Amerika Serikat (AS) untuk menangani gejolak yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Dia mengklaim AS juga sudah sepakat membantu Indonesia mempertahankan Papua.

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai pemerintah tidak mempunyai kemampuan dalam mengatasi persoalan tanah Papua. Menurut Fadli, permintaan dukungan terhadap AS sangat tidak tepat.

"Itu menunjukan kita tidak punya kemampuan, dari diksinya saja itu menunjukan kita tidak mampu atasi persoalan ini. Dan menurut saya itu tindakan sangat tidak tepat, seolah kita tidak mampu menangani persoalan yang ada," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Langkah tepat mengatasi kasus Papua kata Fadli dengan menemui masyarakat setempat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kata Fadli harus melakukan blusukan ke bumi cendrawasih itu.

"Presiden harus segera ke sana, blusukan ke sana. Ketemu tokoh ada. Kalau memang blusukan menyelesaikan persoalan dan selama ini dibangga-banggakan pembangunan di sana, kan seharusnya memenangkan hati dan pikiran masyarakat Papua," katanya.

Menurut Fadli, masyarakat Papua harus diajak bicara dengan para tokoh setempat dan mempertanyakan hal apa saja yang dibutuhkan.

Baca Juga:

Waspadai Hoaks Dalam Isu Papua

Tolak Referendum, Ratusan Warga Gelar Seni Budaya di CFD Bandung

"Harus bicara dengan tokoh adat di sana. Ada 7 wilayah adat. Kemudian lintas agama dari berbagai organisasi harus bicara, duduk dan dengarkan dari hati ke hati. Dengar apa yang mereka inginkan. Saya kira dimulai dari situ untuk meredakan situasi," tegasnya. 

Gelombang protes terjadi di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat pada pertengahan hingga akhir Agustus lalu. Semua itu terjadi buntut dari ujaran rasialisme yang ditujukan kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur pada 16 Agustus.

Sejauh ini, pemerintah dan Kepolisian mengklaim kondisi sudah berangsur kondusif. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga ingin berkantor di Papua untuk sementara.

Itu dilakukan agar proses dialog dengan masyarakat setempat dapat berjalan intensif. Tentu demi meredamkan situasi yang memanas sejak beberapa pekan lalu. (Odo)

Jabar News | Berita Jawa Barat


Tags : Konflik Papua Referendum Papua Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon Bandtuan AS
properti

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi