Menyoal KONI Purwakarta, Pejabat Strukural Dilarang Jadi Pengurus

Larangan tersebut tidak bersifat diskriminasi karena pembatasan dalam Pasal 40 UU Sistem Keolahragaan Nasional (KSN) berlaku untuk setiap orang.

Wakil Ketua II Bidang Organisasi, Litbang dan Hukum KONI Pusat, Mayor Jenderal TNI (Purn) Nanang Djuana Priadi. (Foto: Dok. KONI Pusat)

JABARNEWS | JAKARTA - Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Pusat menanggapi soal keterpilihan Ketua KONI Kabupaten Purwakarta yang dinilai menuai kontroversi karena masih aktif sebagai ASN pejabat struktural.

Wakil Ketua II Bidang Organisasi, Litbang dan Hukum KONI Pusat, Mayor Jenderal TNI (Purn) Nanang Djuana Priadi mengatakan bahwa larangan pejabat struktural dari ASN menduduki pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat jelas diatur dalam pasal 40 UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN).



"Pasal tersebut berbunyi bahwa pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik," jelas Nanang kepada JabarNews.com di kawasan Senayan Jakarta, Minggu (2/9/2019).

Menurut Nanang, larangan tersebut tidak bersifat diskriminasi karena pembatasan dalam Pasal 40 UU Sistem Keolahragaan Nasional (KSN) berlaku untuk setiap orang.

Dikatakan diskriminasi apabila memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya, bukan diskriminasi jika memperlakukan berbeda terhadap hal yang memang berbeda.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Pejabat Dilarang Mengurus KONI Sistem Keolahragaan Nasional KONI Purwakarta Anggaran Hibah APBN Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi