Pemerintah Diminta Tegas Perihal Peredaran Rokok Elektronik

Akan segera ada aturan tentang rokok elektronik.

Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (Foto: Net)

JABARNEWS | JAKARTA - Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau Ifdhal Kasim meminta pemerintah lebih tegas mengatur peredaran rokok elektronik di Indonesia sebelum jatuh korban akibat dampak buruknya.

"Memang belum ada regulasi yang khusus mengatur rokok elektronik. Melihat kemungkinan dampaknya bagi masyarakat, seharusnya jangan ada kekosongan regulasi," katanya, Jum'at (6/9/2019).

Baca Juga:

Aduh! Ratusan Ribu Kosmetik Berbahaya Disita Polda Jabar

Resmi Ditarik BPOM, Ini Daftar 5 Obat Lambung yang Picu Kanker



Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Rita Endang mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan terhadap peredaran rokok elektronik di masyarakat.

"Meskipun tidak memiliki kewenangan, bukan berarti BPOM menutup mata. Pada 2015, BPOM sudah menerbitkan buku kajian rokok elektronik, di dalamnya termasuk dampak buruknya," kata Rita dalam sebuah diskusi yang diadakan Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendalian Tembakau di Jakarta, Jumat.

Rita mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, kewenangan BPOM hanya terhadap rokok biasa.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : BPOM Rokok Elektronik Koalisi Nasional Masyarakat Sipil Pengendalian Tembakau Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi