Dr Junior: Penegak Hukum Tak Mutlak Bebas dari Pengaruh Politik

Politik dan penegakan hukum mempunyai hubungan timbal balik.

Pakar Hukum Pidana, Dr. Junior B. Gregorius, SH. MH (Foto: Istimewa)

JABARNEWS | JAKARTA - Pakar Hukum Pidana, Dr. Junior B. Gregorius, SH. MH menegaskan, para penegak hukum tidak mutlak bebas dari pengaruh politik. Apalagi Jaksa Agung, M. Prasetyo latar belakangnya dari Partai Politik yaitu Partai NasDem.

Hal tersebut dikatakan Junior menanggapi pernyataan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) Johanis Tanak yang bercerita soal intervensi dari Jaksa Agung di hadapan Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK dalam satu penanganan perkara saat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Tengah.

Baca Juga:

Kisah Inspiratif Dari Sang Difabel Bertalenta

Seorang Pria Di Sumedang Di Bacok Saat Sholat Isya



"Bagaimanapun penegakan hukum tidak bisa mutlak bebas dari politik. apalagi Jaksa Agung yang berasal dari partai politik," ujar Junior kepada Jabarnews.com, Jumat (6/9/2019).

Menurut Junior, politik dan penegakan hukum mempunyai hubungan timbal balik. Hal tersebut terlihat dari manuver Jaksa Agung yang mengintervensi proses penegakkan hukum.

"Benar ada orang partai politik yang dituntut kejaksaan, tapi faktanya ada juga yang dapat perlindungan instansi ini karena kesamamaan atau ada hubungan partai politik," katanya.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Pakar Hukum Penegak Hukum Pengaruh Politik Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini

berita terkait

Sah! Jabarnews.com Diverifikasi

Heru Widodo: MK Tak Punya Wewenang Tangani TSM

Penegak Hukum Diminta Berani Ungkap Dugaan Korupsi di DPRD Garut

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi