JABARNEWS | KOTA BOGOR – Hari ini, Senin (9/9/2019) sebanyak 28 wali kota dan wakil wali kota dari berbagai wilayah di Tanah Air akan berkumpul di Kota Bogor.
Kehadiran para wali kota tersebut untuk menghadiri acara Mayor Caucus yang merupakan kegiatan pertemuan para wali kota yang bertujuan mendiskusikan tantangan dalam pembangunan perkotaan.
Mayor Caucus digagas Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
“Setelah kota konfirmasi pada Minggu malam (8/9/2019), tidak hanya 28 kepala daerah yang akan hadir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga dijadwalkan hadir,” kata tuan rumah kegiatan Mayor Caucus, Bima Arya yang juga Wali Kota Bogor dalam keterangannya, Senin (9/9/2019).
Dalam kegiatan ini Bima menjelaskan, para wali kota akan berdiskusi mengenai peran kota-kota dan kepemimpinan daerah dalam menyukseskan pencapaian tujuan-tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Garis besar diskusi nanti mencakup tantangan, langkah perbaikan, bentuk kolaborasi antar daerah yang paling sesuai, dan dukungan yang perlu diberikan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Ini merupakan bagian dari Kongres Perencanaan Kota Sedunia atau International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) yang rencananya dibuka Presiden Jokowi di IPB International Convention Center (IICC), Botani Square, Bogor, pada Senin (9/9/2019) siang,” jelas Bima.
Di penghujung acara ujar Bima, akan dibacakan kesimpulan dari pembahasan yang sekaligus dituangkan dalam Komunike Bersama dan akan ditandatangi oleh seluruh wali kota yang hadir.
“Komunike Bersama akan dibacakan di Pembukaan 55th ISOCARP World Congress yang akan dibuka oleh Presiden Jokowi di IICC, Botani Square Bogor,” ucap Bima.
Untuk diketahui, tujuan ke-11 dalam SDGs yakni memberikan prioritas aksi untuk tujuh aspek pembangunan seperti perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman, dan terjangkau; sistem transportasi publik yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan; urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan; pelestarian warisan budaya; pengurangan risiko bencana; pengurangan dampak lingkungan perkotaan; serta pengembangan ruang terbuka hijau dan ruang publik yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau. (Red)
