6 Bulan Honor Kader Posyandu hingga RTRW Kota Bekasi Belum Cair

JABARNEWS | KOTA BEKASI – Hingga enam bulan terakhir, Kader Posyandu serta Ketua RT dan RW di Kota Bekasi, Jawa Barat belum mendapatkan upah atau honornya sejak Maret 2019.

Sambil menunggu pencairan honor dari pemerintah Kota Bekasi, Andi selaku Ketua RT 01 di RW 11 Kelurahan/Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, mengaku semua sekretariat RT/RT di wilayahnya terpaksa mengandalkan urunan dari warga.

“Jika ada kegiatan kami baru ambil urunan ke warga, itu hanya untuk kegiatan saja. Kalau tidak ada kegiatan kita tidak mintai warga. Hasil urunan itu kita gunakan untuk konsumsi kegiatan,” kata Andi, dilansir dari laman suara.com, Senin (9/9/2019)..

Baca Juga:  Pembunuh Sopir Taksi Online di Sukabumi Ditembak, Begini Aksi Keji Pelaku Habisi Korban

Terkait adanya kabar yang beredar, Pemerintah Kota Bekasi bakal menghapus insentif atau honor bagi Ketua RT/RW serta pengurus dan anggota tim PKK sekaligus kader posyandu, Andi berharap pemerintah setempat mengevaluasi rencana penghapusan tersebut.

“Selama ini dana yang kami dapat juga untuk kepentingan sekretariat. Dana itu kami pakai apabila ada kegiatan-kegiatan juga keperluan yang mendesak,” ujar Andi.

Baca Juga:  Waduh! Tiga Warga Kota Banjar Terkonfirmasi Positif Covid-19 Varian Omicorn

Andi menuturkan, setiap bulannya ia menerima honor sebesar Rp 1,2 juta per bulan. Sedangkan, untuk RW diberikan honor Rp 1,5 juta per bulan, dengan sistem transfer langsung ke Ketua RT maupun RW.

Sementara itu, Ketua Posyandu Mawar Tiga di RT 06/04, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Joice Langi membenarkan terjadinya hal serupa.

Baca Juga:  Sulit Dapat Tandatangan Bupati, Ratusan Atlet Subang Terancam Gagal Ikut Porpov Jabar 2022

“Iya benar, honor untuk kami selaku kader posyandu itu sebesar Rp 400 ribu. Biasanya, kami mendapatkan honor itu setiap bulan,” ungkap Joice.

Ia menjelaskan, kader posyandu di wilayahnya berjumlah 10 orang. Upah yang diterima biasanya untuk keperluan pribadi.

“Sekarang sudah pada komplain yang lain, menanyakan upah itu. Kami berharap agar dana itu segera cair karena takut kerja para kader tidak maksimal nantinya karena tuntutan kerja,” katanya. (Red)