Presiden Jokowi Diminta Tolak Revisi UU KPK

Usulan revisi saat ini tidak berbeda jauh dari draf revisi tahun 2017.

Pengamat Politik, Ray Rangkuti. (Foto: Orlan/JabarNews)

JABARNEWS I JAKARTA - Pengamat Politik, Ray Rangkuti mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasona Laoly untuk mempelajarai draf revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No.30 Tahun 2002. 

"Perintah beliau (Presiden Jokowi) kepada Menkumham agar terlebih dahulu mempelajari draf revisi UU KPK sebelum mengeluarkan surpres merupakan langkah tepat," ujar Ray kepada Jabarnews.com, Selasa (10/9/2019). 

Baca Juga:

Jokowi Bertemu Dengan Mantan Panglima TNI Dan Mantan Kapolri

Jokowi Sidak Sekolah Rusak Di Muara Gombong Bekasi, Begini Suasananya



Akan tetapi kata Ray, Presiden Jokowi harus dengan segera mengambil posisi untuk menolak rencana revisi UU KPK tersebut. Pasalnya usulan revisi saat ini tidak berbeda jauh dari draf revisi tahun 2017. 

"Jika Presiden keberatan pada draf revisi tahun 2017, maka alasan yang sama sejatinya masih bisa dipergunakan untuk menyatakan keberatan atas revisi UU KPK yang sekarang," tegasnya. 

Bahkan kata Ray, ada ribuan akademisi yang telah menyatakan menolak usulan revisi ini. Mereka adalah akademisi yang datang dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. 
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Revisi Undang Undang Undang Undang KPK Presiden Jokowi Joko Widodo Ray Rangkuti Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini

berita terkait

HPN 2019, Presiden Joko Widodo Raih Penghargaan Kemerdekaan Pers

Presiden Joko Widodo Cabut Remisi Pembunuh Wartawan Radar Bali

Keadilan Untuk Wartawan

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi