bjb

Petrus Selestinus: KPK Gagal Cegah Korupsi Karena Kurang Dukungan Polri

Advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Petrus Selestinus. (Foto: Odo/Jabarnews)

JABARNEWS | JAKARTA - Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Petrus Selestinus angkat bicara terkait polemik revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 30 tahun 2002. 

"Tugas utama KPK adalah mencegah dan memberantas korupsi sampai lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi berfungsi secara efektif dan efisien," ujar Petrus yang merupakan Advokat Peradi.

Apalagi usia KPK kata Petrus sudah berjalan 15 tahun. Artinya KPK lebih paham mana yang menjadi kekurangan dan kelebihan atau kekuatan UU No. 30 Tahun 2002 tersebut. Lalu apa saja yang menjadi kendala utama yang dihadapi KPK sehingga pemberantasan korupsi belum berhasil.

Menurut Petrus, indikator suksesnya pemberantasan korupsi terletak pada apakah di kalangan Penyelenggara Negara sudah menjadikan perilaku hidup bersih dan bebas dari KKN sebagai bagian dari gaya hidup.

"Selama masyarakat khususnya Penyelengara Negara masih menjadikan KKN sebagi bagian dari gaya hidup, maka pemerintah dianggap gagal atau belum berhasil menciptakan ASN dan Penyelenggara Negara yang bebas dari KKN," kata Petrus kepada Jabarnews.com, Rabu (11/9/2019).

Baca Juga:

Tolak Revisi UU KPK, Mahasiswa Demo di DPRD Jabar

Tok! Revisi UU KPK Disahkan DPR

Petrus menilai, KPK selama ini hanya memberantas kejahatan korupsi, sementara kejahatan nepotisme dan kolusi tidak pernah disentuh. Namun kata Petrus, kegagalan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada KPK yang seakan-akan hanya menjadi dosanya KPK, tetapi kegagalan itu terjadi karena kurangnya dukungan dari Polri dan Kejaksaan. 

"Di Kepolisian ada bidang pemberantasan korupsi atau disebut Dirtipikor, begitu juga di Kejaksaan Agung ada JAMPIDSUS yang membawahi Direktur Penyidikan Tipikor. Namun demikian lembaga Tipkor di Polri dan Kejaksaan minim prestasi bahkan menjadi bagian dari korupsi itu sendiri," tegasnya.

Atas dasar kewenangan KPK berdasarkan ketentuan pasal 14 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yaitu kewenangan "monitor", maka terkait proses legislasi di DPR menyangkut revisi UU KPK, maka tidak ada alasan bagi DPR dan Pemerintah untuk tidak mendengar langsung dari pimpinan KPK segala hal ichwal tentang revisi UU KPK.

"Apalagi terkait revisi ini mulai terjadi polarisasi di tengah masyarakat antara yang pro revisi dan yang kontra revisi UU KPK. Jiwa besar DPR dan KPK dituntut untuk duduk sama saling mendengarkan agar tidak ada dusta di antara kita," tandasnya. (Odo)


Tags : Revisi UU KPK Polemik KPK FPAK Bandung DPR RI Lembaga Antirausah Advokat Peradi Petrus Selestinus Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini
properti

berita terkait

Revisi UU KPK Kembali Digaungkan di Depan Gedung Sate

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi