JABARNEWS | KARAWANG – Adanya dugaan politik uang pada pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2019 di Kabupaten Karawang wajib diawasi panitia pengawas (panwas) pilkades.
Pelaksanaan Pilkades yang minim pengawasan berarti mengakibatkan ajang demokrasi tersebut rawan praktik kotor politik uang. Tak sedikit pemenang dalam Pilkades mengeluarkan uang hingga miliaran rupiah membeli suara rakyat hanya untuk menduduki jabatan orang nomor satu di desa.
Komisioner Bawaslu Karawang, Charles Silalahi mengatakan di salah satu acara belum lama ini bahwa arah Bawaslu kedepan adalah melakukan pengawasan Pilkades. Pasalnya kata Charles muara dari politik uang yang saat ini dianggap sebuah budaya di masyarakat berasal dari Pilkades.
“Kedepannya sudah menjadi wacana bahwa Bawaslu bakal menangani pengawasan dalam pelaksanaan Pilkades. Hal ini penting agar politik uang di masyarakat bisa diminimalisir. Karena perlu juga diketahui bahwa muara dari politik uang berasal dari Pilkades,” ucap Charles.
Menurut Charles pengalaman Pilkades di luar pulau Jawa sangatlah mengejutkan terkait praktik jual beli suara.
“Sungguh tak masuk diakal satu suara dibeli seharga Rp.2 juta di Sumatera. Bahkan di NTB calon Kades habiskan 3 miliar itu sudah biasa,” ujarnya.
Ternyata kata Charles pertimbangan para calon Kades rela habiskan uang miliaran dalam Pilkades bukan mencari keuntungan ekonomi tapi hanya sebatas prestise dan nama baik keluarga.
“Kalau untuk cari untung, untung dari mana kalau biayanya miliaran. Kebanyakan itu harga diri dan nama baik keluarga yang dipertaruhkan dalam Pilkades,” tandasnya.
Untuk itu, Bawaslu Karawang sangat menaruh harapan besar kepada panwas pilkades untuk benar-benar melaksanakan tugasnya. (Red)
