bjb

Pimpinan KPK Serahkan Mandat ke Presiden Dinilai Logis

Pengamat Politik, Ray Rangkuti. (Foto: Odo/JabarNews)

JABARNEWS I JAKARTA - Pengamat Politik, Ray Rangkuti mengatakan, para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengembalikan mandatnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan langkah logis. 

Pasalnya kata Ray, dibahasnya revisi UU KPK menunjukan Presiden tidak mempercayai komisioner KPK yang ada saat ini. 

"Diabaikannya pendapat dan aspirasi mereka menunjukan bahwa presiden sedang tidak mendukung langkah-langkah mereka," ujar Ray kepada Jabarnews.com, Senin (16/9/2019). 

Lanjut Ray, hal yang sama datang dari DPR. Bahkan ada anggota DPR memberi cap anarko bagi pihak yang menyatakan menolak revisi UU KPK. Padahal itu hanya aspirasi biasa bukan keputusan. Dalam suasana seperti saat ini, kenyamanan dalam bekerja juga sudah hilang. 

Apalagi jika revisi UU KPK ini benar akan diselesaikan pada September ini. Maka mereka akan bekerja dalam satu UU yang justru mereka tolak dengan sengit sejak awal.

"Jadi ganjil orang yang menolak UU justru bekerja dengan dasar UU yang mereka tolak. Maka penyerahan mandat itu adalah langkah logis. Yang kurang logis adalah anggota DPR yang menolak penyerahan mandat itu," katanya. 

Baca Juga:

Mahasiswa Bandung gelar Aksi Demo Tolak RUU KPK

Waduh! Rencana Revisi Undang-Undang KPK Kisruh

Menurut Ray, Presiden berdiam atas penyerahan mandat oleh pimpinan KPK menunjukan bahwa komisi antirasuah tersebut tidak melakukan aktivitas apa pun tiga bulan ke depan. 

Pimpinan KPK, sebelumnya menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini menyikapi sejumlah hal terhadap KPK, di antaranya hasil seleksi capim KPK dan revisi UU KPK Nomor 30 tahun 2002. 

"Setelah kami pertimbangkan maka kami pimpinan yang merupakan penanggung jawab KPK dengan berat hati pada Jumat ini, kami menyerahkan pengelolaan KPK kepada Presiden," kata Agus, Jumat (13/9/2019).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sebelumnya juga telah menyampaikan pesan pengunduran diri sebagai pimpinan KPK periode 2015-2019. Pengunduran diri itu disampaikan melalui surat elektronik ke jajaran pegawai KPK.

Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari juga menyatakan akan mundur dari posisinya. Dia tak ingin bekerja untuk lembaga yang integritas pimpinannya diragukan. (Odo)


Tags : Revisi Undang Undang Undang Undang KPK Serahkan Mandat Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita KPK
properti

berita terkait

Revisi UU KPK Harus Akomodir Mekanisme SP3

Airlangga: Revisi UU KPK Inisiatif Baleg DPR

Presiden Jokowi Diminta Tolak Revisi UU KPK

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi