aqua

Pemerintah Akan Hapus Pengurusan IMB

Izin tak lagi diperlukan tapi pengusaha properti harus mematuhi standar yang ditetapkan.

Ketua Kadin Rosan P. Roeslani, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, dan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Properti Hendro S Gondokusumo saat Rakornas Bidang Properti Kadin Indonesia di Jakarta, Rabu (18/9/2019). (Foto: Alinea.id)

JABARNEWS | JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah akan menghapuskan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) melalui konsep omnibus law.

Kendati pengusaha properti tak perlu lagi mengajukan izin, cukup memenuhi standar pendirian bangunan yang ditetapkan pemerintah.

Baca Juga:

PWI Setuju Uji Kompetensi Wartawan dan Verifikasi Perusahaan Pers, Ada di RUU Cipta Karya

GP Ansor Kritik Omnibus Law RUU Cipta Kerja



"Engga perlu izin IMB lagi, tinggal standar, kalau bapak langgar standar ada tindakan keras mungkin pidana," kata Sofyan dalam Rakor Nasional Bidang Properti di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta, dilansir dari laman medcom.id, Rabu (18/9/2019).

Ia mencontohkan selama ini pengusaha properti meminta izin mendirikan bangunan seluas 400 meter persegi. Dalam realisasinya, bangunan itu ternyata mencapai 800 meter persegi. Begitu pula izin penggunaan bahan bangunan yang realisasinya berbeda dari pelaporan.

Karena itu, izin tak lagi diperlukan tapi pengusaha properti harus mematuhi standar yang ditetapkan. Pengawasan dan penertiban akan dilakukan oleh inspektur bangunan yang ditunjuk oleh kementerian terkait.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : IMB Dihapus Menteri Agraria dan Tata Ruang Omnibus Law Inspektur Bangunan Pengusaha Properti Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini

berita terkait

Organisasi Pers Tolak Campur Tangan Pemerintah Lewat Omnibus Law

LPBI NU Komentari Penghapusan Izin Lingkungan di Omnibus Law

Moeldoko: RUU Omnibus Law Ciptaker Perhatikan Hak Buruh

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi