JABARNEWS | BANDUNG – Adanya kekhawatiran dampak yang timbul terkait program wisata halal yang digagas Pemkot Bandung, belasan ibu-ibu inohong (tokoh) peduli kebudayaan, mendatangi gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (18/9/2019).
Ibu ibu tersebut menilai, Bandung akan dijadikan moeslim freindly city, sehingga pihaknya sangat menentang itu karena selama inikan juga sudah freindly. Tidak hanya untuk muslim, tapi sebagian orang.
“Jadi saya pikir, tidak perlulah label yang aneh-aneh. Wisata halalkan selama ini memang halal,”kata Harastuti usai audiensi dengan anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PDI Perjuangan, PSI dan NasDem, dilansir dari laman rri.co.id.
Ada yang dikhawatirkan dampak dari program tersebut, yang menjadi pemicu kota lain berbuat hal yang sama. Padahal Kota Bandung merupakan kota Internasional, yang bebas bagi siapa saja untuk datang berkunjung.
Label halal yang diterapkan pada program wisata Pemkot Bandung tersebut, dinilai usaha untuk mengkerdilkan Kota Bandung dari posisinya sebagi Ibu Kota Pronvinsi Jabar yang merangkul semua golongan.
“Kota Bandung sendiri diklaim sebagai kota HAM dan toleransi beragama, serta kota Asia Afrika. Jangan kerdilkan kebudayaan di Kota Bandung,” ujar Harastuti.
Menurut dia, Kota Bandung telah menerima semua ras, suku dan agama. Perbedaan itu kata dia, harus dipertahankan dan dipelihara bersama.
Sementara itu, Anggota DPRD dari Fraksi PDIP Kota Bandung Folmer Silalahi mengaku, pihaknya menyambut positif kedatangan sejumlah ibu-ibu itu.
Pikanya juga berharap program tersebut tidak jadi dilaksanakan. Kalau tetap dilaksanakan karena itu sudah menjadi program tahunan, ya harus dikemas dalam bentuk yang lebih umum misalnya menjadi wisata treveller freindly city kan lebih umum sehingga semua wisatawan bisa menikmati
“Kami menerima aspirasi masyarakat terkait keresahan terhadap adanya rencana konsep wisata halal di Kota Bandung,” kata Former, usai menerima kunjungan.
Hasil aspirasi dari sejumlah ibu-ibu itu akan disikapi lebih lanjut. Dalam waktu singkat, pihaknya berencana akan memanggil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung untuk meminta penjelas resmi terkait hal tersebut. (Red)
