Studi Purwakarta: KPK Jelaskan Potensi Kebocoran Pendapatan Daerah

Bapenda Purwakarta belum menggunakan e-BPHTB.

Ilustrasi potensi kebocoran PAD. (Foto: Net)

JABARNEWS | PURWAKARTA - Menanggapi pemberitaan soal transparansi dan dugaan kebocoran pendapatan asli daerah Kabupaten Purwakarta beberapa waktu lalu, Studi Purwakarta ungkap penjelasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait itu.

KPK menemukan beberapa potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) yang belum maksimal masuk ke kas daerah. Antara lain, pendapatan yang masih jauh dari hasil yang maksimal saat penyetoran ke kas Pemerintah Daerah (Pemda).

Baca Juga:

Tempat Usaha Di Purwakarta Akan Dipasang Tapping Box

Buron Tiga Tahun, Tersangka Korupsi Rp 4,4 Miliar Ditangkap Di Limo Depok



"Hal itu terjadi biasanya saat penyetoran pajak atau retribusi secara tunai. Dan juga dugaan adanya permainan jumlah yang disetorkan antara wajib pajak dengan petugas uji petik atau penagih pajak," ungkap Hikmat Ibnu Aril, Ketua Studi Purwakarta, (23/9/2019) saat menjelaskan temuan KPK di Bapenda Kabupaten Polewari Mandar awal bulan September ini.

Aril melanjutkan bahwa menurut KPK dalam paparannya di kabupaten tersebut, terdapat juga modus lainnya yang menyebabkan tidak maksimalnya jumlah pendapatan.

Bapenda biasanya memasang target pendapatan asli daerah lebih rendah dari perhitungan perolehan potensi pajak dan retribusi.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Kebocoran Pendapatan Daerah PAD Bapenda KPK Studi Purwakarta Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Purwakarta

berita terkait

KPK: Segera Pecat PNS Koruptor

FSPMI Tolak Upah Padat Karya

Lagi, Tindakan Kekerasan Kepada KPK

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi