Petisi Dewan Pers serta Organisasi Wartawan Tolak RKUHP

Petisi DEWAN PERS, IJTI, AJI, PWI, LBH PERS dan LPDS.

Ilustrasi Dewan Pers. (Foto: Istimewa)

JABARNEWS | BANDUNG - DPR periode 2014-2019 berencana mensahkan RKUHP akhir bulan September ini. Jika RKUHP ini disahkan menjadi Undang Undang maka ini akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers yang tengah tumbuh dan berkembang di tanah air.

Pasal-pasal dalam RKUHP akan berbenturan dengan UU Pers yang menjamin dan melindungi kerja-kerja pers.

Baca Juga:

Tabloid Indonesia Barokah, Polri Tunggu Kajian Dewan Pers

Pencarian 10 Pemain Terbaik Untuk Ikuti LAStreeball Chalange The World 2019



Kemerdekaan Pers dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi dalam demokrasi.

Tanpa kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi maka demokrasi yang telah diperjuangkan dengan berbagai pengorbanan, akan berjalan mundur.

Keberadaan pasal pasal karet di RKUHP akan mengarahkan kita pada praktik otoritarian seperti yang terjadi di era Orde Baru yang menyamakan kritik pers dan pendapat kritis masyarakat sebagai penghinaan dan ancaman kepada penguasa.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4
Tags : Petisi Dewan Pers IJTI AJI PWI LBH PERS dan LPDS RKUHP Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Kebebasan Pers

berita terkait

IJTI Karawang Sosialisasikan Pemilu 2019 melalui Gowes Bersama

Dai Muda Purwakarta Dukung Wacana Fatwa Haram Game PUBG

Jabarnews.com Lolos Verifikasi Faktual Dewan Pers

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi