Implementasi Moratorium Sawit Dinilai Jauh Panggang dari Api

Produktivitas petani sawit masih sangat rendah yakni 12 ton/ha/tahun dari target 36 ton/ha/tahun.

monitoring Aliansi Masyarakat Sipil, Kementerian Pertanian bersama Tim Kerja moratorium dalam program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). (Foto: Rakisa/Jabarnews)

JABARNEWS | JAKARTA - Aliansi masyarakat sipil peduli lingkungan terdiri dari Sawit Watch, ELSAM, ICEL, Madani, Kaoem Telapak, SPKS, Greenpeace Indonesia, FWI, Kemitraan, JKLPK dan JPIK merilis laporan tahunannya terkait implementasi Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit.

Dalam catatan mereka, perjalanan Inpres yang dikeluarkan September 2018 lalu, atau tepat satu tahun Sepetember ini disebut implementasinya jauh panggang dari api.



Dijelaskannya bahwa kerja-kerja implementasi Inpres dalam satu tahun masih bersifat persiapan baik berupa konsolidasi dan finalisasi data tutupan sawit antara kementerian dan lembaga terkait kemudian koordinasi.

Sehingga hal ini tidak ada capaian yang signifikan. Belum lagi soal kasus-kasus tumpang tindih yang menjadi perhatian publik diselesaikan lewat Inpres ini.

"Dari 25 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota yang mempunyai perkebunan sawit, mayoritas belum memberikan respon terhadap Inpres ini (19 Provinsi, dan 239 Kabupaten/Kota), seperti kondisi implementasi 6 bulan pertama pada Mei 2019," beber Hadi Saputra dari Sawit Watch di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/9/2019).
Halaman selanjutnya 1 2 3 4
Tags : Ego Sektoral Mardani Berkelanjutan Produktivitas Sawit Kebun Sawit Izin KLHK Jabarnews Berita jawa Barat Berita Terkini

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi