aqua

AJB: Gubernur Harus Jadi Penyambung Lidah Buruh di Jabar

AJB menolak rencana pemerintah pusat yang akan melakukan revisi UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan mencabut Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang pengupahan

Aksi unjuk rasa Aliansi Buruh Jabar (AJB) di Gedung Sate, Rabu (2/10/2019). (Foto: Rian/JabarNews)

JABARNEWS | BANDUNG - Aliansi Buruh Jabar (AJB) kembali lakukan unjuk rasa terkait masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pekerja buruh dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk menuntut kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Baca Juga:

FSPMI Tolak Upah Padat Karya

Lagi! Buruh Lakukan Aksi Unjuk Rasa



Koodinator Lapangan AJB, Asep Tamim mengatakan reformasi tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) seharusnya ditiadakan karena menjadi tumpang tindih dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Selain itu, Tamim juga menuntut Gubernur Jawa Barat harus mengantisipasi dan mencari solusi terhadap dampak program Citarum Harum karena memunculkan perselisihan antara pengusaha dan tenaga kerja.

"Kami menolak revisi UU Ketenagakerjaan. Menuntut Gubernur untuk menjadi penyambung lidah buruh di Jawa Barat," kata Tamim kepada jabarnews.com disela-sela aksinya di depan Gedung Sate, Rabu (2/10/2019).
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : GARTEKS KSBSI FSPM GASPERMINDO GOBSI KSN SP KEP KSPI KSPN PPM Aliansi Buruh Jabar Buruh Demo Bandung Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini

berita terkait

Tuntutan FSPMI Dikabulkan DPRD Purwakarta

Ratusan Massa Unjuk Rasa AJB Seruduk Gedung Sate

Peringati May Day, Buruh FSPMI Gelar Demo Virtual

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi