JABARNEWS | BANDUNG – Aliansi Buruh Jabar (AJB) kembali lakukan unjuk rasa terkait masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pekerja buruh dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk menuntut kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Koodinator Lapangan AJB, Asep Tamim mengatakan reformasi tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) seharusnya ditiadakan karena menjadi tumpang tindih dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Selain itu, Tamim juga menuntut Gubernur Jawa Barat harus mengantisipasi dan mencari solusi terhadap dampak program Citarum Harum karena memunculkan perselisihan antara pengusaha dan tenaga kerja.
“Kami menolak revisi UU Ketenagakerjaan. Menuntut Gubernur untuk menjadi penyambung lidah buruh di Jawa Barat,” kata Tamim kepada jabarnews.com disela-sela aksinya di depan Gedung Sate, Rabu (2/10/2019).
Ia menuntut untuk menolak rencana pemerintah pusat yang akan melakukan revisi UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan mencabut Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Tamim menilai hal tersebut sangat tidak manusiawi.
“Kalau di rubah PHK jadi 5 bulan, sementara sekarang ada yang variatif ada yang 35 bulan, ada yang 30 bulan ada yang 25 bulan, 26 bulan jadi 5 bulan, bayangkan, jadi walaupun masa kerjanya sudah 30 tahun, 25 tahun itu kan tidak manusiawi,” ucapnya.
Kendati demikian, Tamim menuturkan bahwa pihaknya akan bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada Senin (7/10/2019). Akan tetapi, ia menyebut hingga Senin pekan depan tuntutannya tidak dipenuhi, pihaknya akan melakukan unjuk rasa kembali.
“Hari Senin kita akan diterima oleh gubernur dan wakil gubernur ya kalau tidak kita akan demo lagi,” tandasnya. (RNU)
