bjb

Aliansi BEM Unjuk Rasa di Depan Gedung DPRD Purwakarta

Puluhan mahasiswa tergabung dalam Aliansi BEM Purwakarta saat menggelar aksi di depan Gedung DPRD Purwakarta, Jum'at (4/10/2019). (Foto: Gin/JabarNews)

JABARNEWS | PURWAKARTA - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Purwakarta melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupten Purwakarta, Jum'at (4/10/2019). 

Unjuk rasa tersebut menyoroti soal pengesahan UU KPK dan rencana pengesahan RUU KUHP yang dianggap mencederai reformasi.

Kordinator Aliansi BEM Purwakarta, Rizki Rizaldi mengatakan bahwa pemerintah dan DPR tidak belajar dari kesalahan rezim orde baru.

Dirinya menilai pemerintah membuat kebijakan yang mendorong negara pada sistem yang korup, otoriter dan nenciptakan sistem ekonomi yang eksploitatif.

"Kami menyuarakan tiga tuntutan yakni, menuntut DPRD Purwakarta agar mendesak Presiden mengeluarkan Perppu KPK, menuntut DPRD Purwakarta agar menolak pasal-pasal karet yang kontroversial dalam RUU KUHP, serta menuntut DPRD Purwakarta agar ikut menolak RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak serta merugikan para buruh," kata Rizki, saat membacakan tuntutan di depan gedung DPRD, Jumat (4/10/2019).

Jika tiga tuntutan tersebut tidak diakomodir oleh pihak DPRD Purwakarta, lanjut dia, pihaknya akan melakukan aksi lanjutan dengan massa yang lebih banyak.

Baca Juga:

AMMUK Dorong Penegak Hukum Berantas Korupsi di Purwakarta

Pelantikan Anggota DPRD Purwakarta periode 2019-2024 Dalam Bingkai (7)

"Jika dalam satu minggu tidak ada tindak lanjut dari pihak DPRD Purwakarta kita akan melakukan aksi lagi sampai tuntutan kita terkabul," imbuhnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi 1 Bidang Pemerintahan dan Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Purwakarta, Ceceng Abdul Qadir mengatakan, pihaknya akan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa Purwakarta tentang Perppu KPK dan RUU KUHP. 

"Apapun nanti hasil dari DPR RI kita akan terima dan akan disampaikan kembali kepada para mahasiswa. Secepatnya kita akan sampaikan," ujar anggota DPRD Purwakarta dari Fraksi PKB tersebut.

Dia pun berharap, jangan sampai pengesahan RUU KUHP dan UU KPK merugikan masyarakat, Pemerintah pusat harus lebih bijaksana dalam menyikapi aspirasi masyarakat.

"Jangan sampai RUU KUHP merugikan apa yang disampaikan masyarakat dan pemerintah pusat bisa lebih menganalisis manfaat dan juga kemudhorotan buat masyarakat," ucapnya. (Gin


Tags : Aliansi BEM Purwakarta Mahasiswa Purwakarta Unjuk Rasa Mahasiswa DPRD Purwakarta Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Purwakarta

berita terkait

Aksi Unjuk Rasa Warnai Pelantikan DPRD Purwakarta

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi