Program Pendampingan Desa Berlanjut di Tahun 2020

Regulasi tingkat pusat sudah tertib, tinggal ditindaklanjuti peran daerah, yakni memfasilitasi desa untuk perencanaan pembangunan 2020.

Direktur PMD, Ditjen PPMD, M. Fachri. (Foto: Ditjen PPMD)

Lebih lanjut, M. Fachri menegaskan bahwa Pemerintah telah menerbitkan kebijakan terkait Alokasi Dana Desa (ADD), baik terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menterian Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

Oleh sebab itu, diharapkan Pemerintah Daerah segera menindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Bupati maupun Peraturan Wali Kota untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan APBDes sehingga penyaluran Dana Desa dan pelaksanaan kegiatan di desa tidak mengalami keterlambatan.

Baca Juga:

Besok, Pelayan Publik di Kota Tasikmalaya Bakal Disuntik Vaksin Covid-19

800 KK Terdampak Longsor, Pemkab Cianjur Masih Cari Lahan Relokasi



Oleh karena itu, Direktur mengingatkan, regulasi tingkat pusat sudah tertib, tinggal ditindaklanjuti peran daerah, yakni memfasilitasi desa untuk perencanaan pembangunan 2020.

"Dalam formula pengalokasian Dana Desa terdapat indikator angka kemiskinan yang memerlukan langkah-langkah program pengentasan kemiskinan," ucap Fachri.

Oleh karena itu, lanjut Fachri, Dana Desa tahun 2020 diharapkan bagi seluruh desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib memprogramkan pengentasan kemiskinan agar desa-desa dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4
Tags : Pendampingan Desa Program Inovasi Desa Dana Desa Ditjen PPMD Kemendesa PDTT Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini

Live Stream Bandung 132 TV

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

JMN Channel

tag populer

unduh aplikasi