Alvitus Minggu: Cara Elegan Mahasiswa Tolak RUU KPK ke MK

Aksi tersebut merupakan ekspresi menelurkan demokrasi.

Pengamat Politik dari Universitas Kristen Indonesia (UKI), Alvitus Minggu. (Foto: Odo/Jabarnews)

JABARNEWS | JAKARTA - Mahasiswa yang sempat bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko masih mengharapkan respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menyatakan akan menggelar demo lebih besar jika Jokowi tak memberi respons hingga Senin (14/10/2019).

Menanggapi hal ini, pengamat politik dari Universitas Kristen Indonesia (UKI), Alvitus Minggu mengatakan, rencana mahasiswa tersebut untuk melakukan aksi demonstrasi sah-sah saja. Aksi tersebut merupakan ekspresi menelurkan demokrasi.

Baca Juga:

Ngantre!... Anggota DPR Kembali Terjerat Kasus Korupsi

Helikopter Angkut Rombongan Caleg DPR RI Jatuh Di Tasikmalaya



"Dalam konteks demokrasi, aksi tersebut tidak salah. Apa yang dilakukan mahasiswa sah-sah saja," ujar Alvitus kepada Jabarnews.com, Jumat (11/10/2019).

Namun cara yang lebih elegan menolak revisi UU KPK No. 30 tahun 2002 melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab ranah perdebatan substansi UU hanya di MK.

"Kalau mau lebih lebih elegan, silahkan mereka berdebat di MK karena disana saluran hukum yang resmi. Kalau ke DPR tak ada gunanya, karena DPR sebagai lembaga untuk memproduksi UU," tegasnya.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Revisi UU KPK Polemik KPK DPR Sahkan Revisi UU KPK DPR RI Lembaga Antirausah Mahasiswa Demo Universitas Pakuan Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini

berita terkait

Komisi X DPR RI Menilai Persiapan UN di Purwakarta Cukup Baik

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi