bjb

Tiga Menteri Sepakati Peraturan Ponsel Ilegal

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menandatangani peraturan terkait identifikasi Internasional Mobile Equipment Identity (IMEI) (Foto: Antara)

JABARNEWS | JAKARTA : Sebagai upaya memerangi perdagangan ponsel secara ilegal di Indonesia. Identifikasi tentang Internasional Mobile Equipment Identity (IMEI) akan berlaku enam bulan sejak ditandatangani. Jum'at (18/10/2019).

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dalam waktu enam bulan ini, semua pihak terkait akan berupaya meniadakan pasar ilegal untuk ponsel. Mengingat, bea masuknya Rp0, tidak ada perlindungan khusus untuk produk ponsel tersebut di dalam negeri.

"Sat ini Kemenperin telah memiliki 1,4 miliar data IMEI dari pengguna ponsel, kemudian selanjutnya akan dicek dengan data milik Global System for Mobile Association (GSMA), yakni daya IMEI internasional," Ujar Airlangga

Kemudian tambahnya, dari dua daya tersebut sebetulnya pemegang ponsel industri itu aman. Tidak akan ada yang terganggung baik yang membeli di dalam maupun di luar negeri, kecuali membeli dari pasar gelap.

Sedangkan, menurut Menteri Perdagagangan, Enggartiasto Lukita, peraturan tersebut juga berlaku untuk permohonan izin impor ponsel, agar pendeteksian juga mudah dilakukan.

"Kemendag akan mensyaratkan label dan buku panduan berbahasa Indonesia, demikian, kalau tidak ada keduanya, mudah ditelusuri bahwa barang ini adalah black market," Ujar Enggartiasto.
Baca Juga:

Adu Kuat Restu Jokowi untuk Partai Beringin

Masih Diluar Negeri, KPK Jadwalkan Ulang Pemanggilan Enggartiasto


Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, menyampaikan, potensi ekonomi dari pemberantasan ponsel ilegal tersebut mencapai Rp2 triliun per tahun atau Rp55 miliar per hari.

“Jadi, kalau ditunda sehari, ada kehilangan potensi Rp55 miliar,” ujar Rudiantara.

Dengan aturan tiga menteri tersebut, yang ingin dilindungi adalah terhadap persaingan usaha yang tidak sehat, di mana produsen nasional harus membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. (Ara)




Tags : Ponsel Ilegal Nasional Airlangga Hartarto Enggartiasto Lukita Rudiantara Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini

berita terkait

Hyundai Akan Jadikan Indonesia Basis Produksi Otomotif

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi