aqua

Tiga Menteri Sepakati Peraturan Ponsel Ilegal

Potensi ekonomi dari pemberantasan ponsel ilegal tersebut mencapai Rp2 triliun per tahun atau Rp55 miliar per hari.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menandatangani peraturan terkait identifikasi Internasional Mobile Equipment Identity (IMEI) (Foto: Antara)

JABARNEWS | JAKARTA - Sebagai upaya memerangi perdagangan ponsel secara ilegal di Indonesia. Identifikasi tentang Internasional Mobile Equipment Identity (IMEI) akan berlaku enam bulan sejak ditandatangani. Jum'at (18/10/2019).

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dalam waktu enam bulan ini, semua pihak terkait akan berupaya meniadakan pasar ilegal untuk ponsel. Mengingat, bea masuknya Rp0, tidak ada perlindungan khusus untuk produk ponsel tersebut di dalam negeri.

Baca Juga:

Harkonas 2019 Akan Dirayakan Di Jawa Barat

Gelar Rakornas, AMSI Susun Program Bisnis Media Digital



"Sat ini Kemenperin telah memiliki 1,4 miliar data IMEI dari pengguna ponsel, kemudian selanjutnya akan dicek dengan data milik Global System for Mobile Association (GSMA), yakni daya IMEI internasional," Ujar Airlangga

Kemudian tambahnya, dari dua daya tersebut sebetulnya pemegang ponsel industri itu aman. Tidak akan ada yang terganggung baik yang membeli di dalam maupun di luar negeri, kecuali membeli dari pasar gelap.

Sedangkan, menurut Menteri Perdagagangan, Enggartiasto Lukita, peraturan tersebut juga berlaku untuk permohonan izin impor ponsel, agar pendeteksian juga mudah dilakukan.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Ponsel Ilegal Nasional Airlangga Hartarto Enggartiasto Lukita Rudiantara Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini

berita terkait

Menkominfo Ajak Pekerja Media Lawan Penyebaran Hoaks

Mendag pantau Harga Bapok di Cirebon

Kurangi Impor Plastik, Pemerintah Genjot Industri Daur Ulang

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi