bjb
itcbet

Bamsoet: Amandemen UUD 1945 Bisa Dilakukan, Ini Syaratnya

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Odo/Jabarnews)

JABARNEWS | JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terkait rekomendasi MPR RI 2014-2019 tentang usulan amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan perlunya dihadirkan kembali GBHN sebagai arah pembangunan ekonomi nasional.

Pasalnya kata Bambang, MPR di bawah kepemimpinannya akan sangat hati-hati dan cermat. Prosesnya pun akan melewati banyak tahapan. Amandemen bisa dilakukan atau tidak, semua tergantung pada aspirasi dan kehendak rakyat.

Baca Juga:

Ketua MPR Imbau Masyarakat Jaga Kekhidmatan Pelantikan Presiden

Resmi! Bamsoet Duduki Kursi Ketua MPR



"Amandemen terbatas UUD NRI 1945 tidak semudah membalikan telapak tangan. Diperlukan konsensus nasional dari para stake holder bangsa untuk bisa mengamandemen UUD NRI 1945. Kita tidak ingin ada turbulensi politik jika terburu-buru mengamandemen UUD NRI 1945," ujar Bambang kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, dibutuhkan proses panjang dalam mengamandemen UUD NRI 1945, sesuai ketentuan Pasal 37 ayat 1-3 UUD NRI 1945. Ayat 1 menjelaskan, bahwa usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, yakni sekitar 237 dari 711 jumlah anggota MPR sekarang.
Halaman selanjutnya
Tags : MPR RI UUD 1945 GBHN UUD Amandemen Sidang MPR KADIN Kabar Parlemen Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini

berita terkait

Bambang Soesatyo Resmi Jabat Ketua MPR RI 2019-2024

Puan Maharani Jadi Perempuan Pertama Menjabat Ketua DPR RI

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi