Bamsoet: Amandemen UUD 1945 Bisa Dilakukan, Ini Syaratnya

Amandemen bisa dilakukan atau tidak, semua tergantung pada aspirasi dan kehendak rakyat.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Odo/Jabarnews)

JABARNEWS | JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terkait rekomendasi MPR RI 2014-2019 tentang usulan amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) dan perlunya dihadirkan kembali GBHN sebagai arah pembangunan ekonomi nasional.

Pasalnya kata Bambang, MPR di bawah kepemimpinannya akan sangat hati-hati dan cermat. Prosesnya pun akan melewati banyak tahapan. Amandemen bisa dilakukan atau tidak, semua tergantung pada aspirasi dan kehendak rakyat.

Baca Juga:

Ingin Jadi Ketua MPR, Cak Imin Minta Dukungan Ma'ruf Amin

Bursa Kursi Ketua MPR Banyak Diminati



"Amandemen terbatas UUD NRI 1945 tidak semudah membalikan telapak tangan. Diperlukan konsensus nasional dari para stake holder bangsa untuk bisa mengamandemen UUD NRI 1945. Kita tidak ingin ada turbulensi politik jika terburu-buru mengamandemen UUD NRI 1945," ujar Bambang kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/10/2019).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, dibutuhkan proses panjang dalam mengamandemen UUD NRI 1945, sesuai ketentuan Pasal 37 ayat 1-3 UUD NRI 1945. Ayat 1 menjelaskan, bahwa usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, yakni sekitar 237 dari 711 jumlah anggota MPR sekarang.

"Sampai hari ini belum ada pengajuan resmi dari anggota MPR RI. Jadi satu tahapan saja belum dilewati," katanya
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : MPR RI UUD 1945 GBHN UUD Amandemen Sidang MPR KADIN Kabar Parlemen Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini

berita terkait

Wakil Ketua MPR Minta Lembaga Penyiaran Jadi Media Penyeimbang

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi