bjb

Sanksi Menanti Resto dan Hotel Jika Tak Miliki IPAL di Bekasi

Ilustrasi Restoran. (Net)

JABARNEWS | BEKASI - Meski Pemerintah Kota Bekasi telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengolahan Air Limbah. Namun masih banyaknya usaha restoran maupun hotel yang ternyata tidak memiliki alat instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan akhirnya mencemari lingkungan.

"Kami ingin menegaskan kembali, Perda Nomor 5 Tahun 2018 telah berlaku. Kami berharap pengusaha restoran dapat membangun IPAL," kata ‚ÄéKepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, Jumhana Luthfi, Rabu (30/10/2019)

Menurutnya apabila pengusaha restoran tidak beritikad baik membangun IPAL, Pemkot Bekasi tidak akan segan memberikan sanksi tegas berupa penutupan restoran.

"Sejauh ini kami masih sosialisasikan Perda tersebut namun jika telah tersosialisasikan tentu akan ada sanksi terhadap pemilik restoran yang tidak memiliki IPAL," katanya.

Pihaknya menargetkan sungai-sungai terbebas dari limbah. Berdasarkan data tahun 2018 terdapat 6.600 rumah warga yang tidak memiliki septic tank dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Kami akan periksa kembali, perumahan dan permukiman warga agar septic tank nanti dikelola dengan baik sehingga tidak mencemari air tanah," katanya.

Perda itu mengatur IPAL yang juga berlaku bagi pengelola apartemen dan hotel yang ada di Kota Bekasi serta permukiman penduduk yang tersebar di 12 kecamatan.
Baca Juga:

Kapolres Purwakarta Dampingi Kapolda Jabar Cek Jalur Mudik Tol Cipali

H-3, Tercatat 35.828 Kendaraan Melintas di Cipali


"Limbah domestik maupun limbah nonkakus atau grey water dan limbah kakus atau black water sejenisnya, baiknya air limbah tersebut tidak dibuang langsung ke kali atau saluran air," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Disperkimtan Kota Bekasi, Imas Amsiah menambahkan mulai saat ini pengembang perumahan atau pengusaha restoran yang membangun apartemen, perumahan serta restoran, diwajibkan mengurus IPAL terlebih dahulu.

"Saat mengurus IMB (izin mendirikan bangunan) pengembang akan diminta mengurus IPAL Komunal. Hal itu untuk meminimalisir lahan," kata Imas.

Pihaknya masih menemukan banyak jasa pengangkut limbah domestik (tinja) yang membuang limbahnya ke saluran air atau sungai padahal Pemkot Bekasi telah memiliki Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) di Bantargebang.

"Kami telah memiliki UPTD Pengolahan Lombah Domestik di Bantargebang yang mampu menampung 150 meter kubik, Dan akan ada penambahan atau perluasan daya tampung limbah domestik," pungkasnya. (Ara)


Tags : IPAL Disperkimtan Bekasi Instalasi Pengolahan Limbah Perda IPAL IMB Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Bekasi

berita terkait

Jumlah Kendaraan Melintas di Tol Cipali Meningkat

Arus Mudik di Tol Cipali Diprediksi Membludak pada H-5

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi