bjb

Dewan Pers: RKUHP Bersebrangan Dengan UU Pers Segera Dicabut

Ilustrasi. (Foto: Net)

JABARNEWS | BANDUNG - Dewan Pers meminta pihaknya dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) terkait dengan pengaturan pers setelah DPR dan pemerintah menunda pengesahan RUU itu.

Kali ini Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya mengatakan pembahasan pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berseberangan dengan Undang-Undang Pers seharusnya tidak ditunda, tapi dicabut.

Baca Juga:

IJTI: Pengabdian Tanpa Batas Untuk Pak Topo

Mohammad Nuh Pimpin Dewan Pers



"Kalau kami berpikiran waktu itu dengan teman-teman yang lain, bukan minta tunda, tetapi kaitan dengan Undang-Undang Pers, justru dicabut," ujar Agung saat Seminar Nasional Menghentikan Impunitas Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis di Universitas Atma Jaya Jakarta, Sabtu (3/11/2019).

Agung mengatakan jika kalimat yang dipakai adalah kata tunda, maka pembahasan RKUHP dapat dilanjutkan lagi di masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat berikutnya.
Halaman selanjutnya
Tags : RUU KUHP Kebebasan Pers Dewan Pers Kekerasan Jurnalis Universitas Atma Jaya Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini

berita terkait

Mohammad Nuh Terpilih Jadi Ketua Dewan Pers 2019-2022

31 Wartawan Lolos Uji Kompetensi Wartawan Dewan Pers

Dewan Pers: Pemilu 2019 Paling Rumit

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi