bjb

Hati-Hati! Penyebar Konten Pornografi Didenda Hingga Rp.500 Juta

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan. (Foto: Dok Kemkominfo)

JABARNEWS | BANDUNG - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan menerapkan kebijakan berbeda terhadap penyebaran konten pornografi dan bermacam konten negatif lain di dunia maya. Pemerintah akhirnya merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE) dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019.

Jika sebelumnya mereka hanya meminta konten tersebut dihapus, nantinya Penyedia Sistem Elektronik (PSE) tempat konten pornografi itu beredar bakal terkena denda. Besaran dendanya saat ini belum ditentukan, namun berkisar antara Rp 100 juta sampai Rp 500 juta.

Baca Juga:

Polisi Berhasil Tangkap Pelaku Teror Pelemparan Sperma

Tumbuhkan Nasionalisme Kaum Milenial Lewat Kompetisi Vlog



“Nanti untuk setiap konten porno yang beredar dan ditemukan oleh pemerintah akan didenda, antara Rp 100 juta sampai Rp 500 juta,” ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan dalam diskusi bertajuk ‘Ada Apa Dengan PP No. 71 Tahun 2019 (PP PSTE)’ di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menurut Semuel, hal ini memaksa penyedia layanan seperti Facebook dan Twitter harus aktif mengontrol konten yang beredar di jejaring miliknya. Jadi bukan sekadar menunggu permintaan dari pemerintah untuk memblokir.
Halaman selanjutnya
Tags : Pornografi Penyebar Konten Porno Kementerian Kominfo PP PSTE Direvisi Dirjen Aptika Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini

berita terkait

Wagub Jabar: Pendidikan Moral Bisa Cegah Kasus Pornografi

SEREMONIA







Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi