JABARNEWS JAKARTA – Isu Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar kembali terkuak pasca pelantikan Presiden terpilih 2019-2024. Pertarungan Airlangga Hartarto selaku petahana dengan Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai kader kembali menguat.
Namun sebelum ini, isu tersebut sedikit meredam dengan alasan Bambang telah mendapat jatah kursi Ketua MPR RI. Sebab dikabarkan adanya kesapakatan antara Airlangga dan Bambang. Tetapi Bambang dikabarkan kembali menggoyang posisi Airlangga. Apakah manuver politik itu melanggar etika dan ingkar janji?
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus tidak mau berkomentar banyak soal tersebut. Paulus hanya menyarankan supaya menanyakan langsung kepada Bambang Soesatyo.
“Kalau secara etika tanyakan kepada pak Bambang. Etika orang kan beda-beda,” ujar Paulus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).
Namun kata Paulus, proses Munas hal yang gampang. Hal yang harus dilakukan bagaimana mempengaruhi DPD I dan II Golkar seluruh Indonesia.
“Sebenarnya Munas ini kan gampang. Bagaimana proses mempengaruhi 514 pimpinan DPD Kab./Kota, kemudian 34 pimpinan DPD Propinsi dan ormas-ormas ada di Partai Golkar, ada 10. Siapa yang tentunya mampu mempengaruhi dan menarik ke pihaknya pastilah diyakini dia menang,” katanya.
Namun kata Paulus, partai berlambang beringin itu belum membuka pendaftaran untuk calon Ketua Umum tersebut.
“Ya itu kan. Sementara ini kita belum tahu, karena pendaftaran belum dibuka, apakah pak Bambang ikut atau tidak, nah kita tunggu nanti,” katanya.
Selain Bambang dan Airlangga kata Paulus pastinya ada tokoh lain yang ikut bursa pencalonan tersebut.
“Pasti ada. Mungkin itu aja karena ada pak Indra Bambang Utoyo, Ridwan Hasjam, dan lain sebagainya,” tukasnya. (Odo)
