Bawaslu Jabar: Petahana Agar Tak Pakai APBD di Pilkada 2020

JABARNEWS | BANDUNG – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang digelar di delapan Kabupaten/Kota Jawa Barat pada tahun 2020, menghimbau seluruh partai politik dan peserta untuk mengikuti kaidah aturan hukum agar pelaksanaannya berjalan dengan aman dan lancar.

Menurut, Abdullah Dahlan, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengingatkan kepada para elite politik, khusus calon kepala daerah petahana agar tidak menggunakan APBD sebagai modal politik pada pilkada serenta.

Baca Juga:  Ridwan Kamil Raih Penghargaan Khidmat Utama

“Di pilkada itu nuansanya lebih kuat lagi soal potensi ya elit lokal menggunakan sumber daya daerah sebagai modal politik, himbauan kita misalkan ada juga dari petahana maju lagi dan alasan kami juga jangan sampai resource publik atau dana dana APBD dipakai sebagai modal politik,” ujae Abdullah, Kamis (07/11/2019)

Kaemudian sesaat usai membuka acara Forum Evaluasi Pengawasan Pilkada Serentak 2019, Abdullah juga meminta agar jangan sampai ada politisasi birokrasi saat Pilkada Serentak tahun depan.

Baca Juga:  Ternyata Ini Manfaat Minum Teh Saat Sahur dan Buka Puasa, Simak!

“Ini yang umum terjadi menjelang pemilukada rotasi mutasi yang bernuansa politik untuk pemenangan. Diaturan undang-undang tidak boleh enam bulan sebelum pilkada itu tidak boleh ada rotasi, mutasi,” katanya.

Selain itu, kata dia, pada pencalonan itu akan ada kerawanan yang muncul, potensi transaksional dalam aspek kandidat atau jual beli suara. Ini potensial muncul, istilah uang tiket uang perahu dan segala macam.

Baca Juga:  Hati-hati! Ini Yang Akan Terjadi Jika Rebahan Setelah Makan

Seementara itu, lebih lanjut Abdullah mengatakan pihaknya juga mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang melibatkan ASN saat Pemilu 2019, yakni mencermati gangguan netralitas ASN saat pemilu.

Dia mengatakan hal ini menjadi salah satu prioritas bawaslu dengan memfokuskan sisi pengawasan terhadap pejabat daerah yang maju dalam pilkada.

“Sehingga jangan sampai karena mereka punya akses ke resources, bisa menggunakan resources daerah yang sampai birokrasi dipakai sebagai mesin politik pemenangan,” katanya. (Ara)