bjb

Arsul Sani Soroti Anggaran Kejaksaan, Ini Alasannya

Raker Komisi III DPR RI dengan Kejagung (Odo/Jabarnews)

JABARNEWS | JAKARTA - Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja (Raker) dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Kamis (7/11/2019). Semua pihak kejaksaan terlihat hadir, sementara anggota DPR RI terlihat kursi masih banyak yang kosong. 

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani menyoroti masalah dasar dalam tubuh kejaksaan. Salah satu item yang disoroti adalah soal minimnya anggaran yang dialokasikan untuk lembaga adhiayaksa itu.

"Sebetulnya kita semua sama-sama tahu problem dasar di Kejaksaan itu ada tiga terkait dengan tupoksi. Pertama. Anggaran kejaksaan itu minim. Sedikit," ujar Arsul.

Namun Arsul mengaku bingung dengan kinerja Kejaksaan dalam pengelolaan anggarannya. Pasalnya kata Arsuk, Kejaksaan dalam penyerapan anggarannya selalu tidak maksimal.

"Sudah anggaran sedikit, tapi penyerapannya engga maksimal juga," katanya.

Baca Juga:

Inilah Sosok ST Burhanuddin, Jaksa Agung Kabinet Indonesia Maju

Jaksa Agung Tunda Eksekusi Baiq Nuril

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), melansir hasil penelitian tentang penganggaran berbasis kinerja di Kejaksaan Republik Indonesia. 

Sebagaimana lembaga lain yang bergerak di bidang hukum, kinerja Kejaksaan sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. Namun dalam menjalankan fungsi ketertiban dan keamanan, anggaran Kejaksaan lebih minim dibanding anggaran Polri, Mahkamah Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Sejalan dengan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, ada banyak tugas yang harus dijalankan kejaksaan, mulai dari perlindungan kepentingan umum, sebagai jaksa pengacara negara, hingga melakukan penyidikan dan penuntutan. Pada intinya, Kejaksaan termasuk aparat penegak hukum yang secara struktural berada di bawah presiden. Ternyata, Kejaksaan juga punya fungsi menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

Dilihat dari besaran anggaran tahun 2019, anggaran Kejaksaan menempati posisi ketiga terkecil setelah MK (0,5%) dan KPK (0,7%). Anggaran Kejaksan sendiri hannya sebesar 5,5% dari total anggaran fungsi ketertiban dan keamanan nasional. Beban anggaran terbesar masih di tangan Kepolisian (74,6%). (Odo)


Tags : Komisi II DPR RI Kejaksaan Agung Lembaga Adhiyaksa Anggaran Kejaksaan Jabarnews Berita jawa Barat Berita Terkini Berita Parlemen

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi