JABARNEWS | CIAMIS – Menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Ciamis Raya, Wakil Bupati Ciamis, Yana D Putra mengaku akan konsen di bidang pengembangan ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat serta konsen terhadap bidang-bidang yang lain.
“Seperti di bidang keagamaan, mulai tahun depan guru ngaji dan imam masjid akan mendapatkan honor dari Pemkab Ciamis. Lalu terkait infrastruktur, jalan-jalan di Kabupaten Ciamis juga akan terselesaikan, sehingga kedepan peningkatan ekonomi di Kabupaten Ciamis akan lebih jauh meningkat,” kata Wakil Bupati Ciamis, Yana D Putra di Setda Kabupaten Ciamis, saat menerima puluhan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa, Senin Siang (11/11/2019).
Yana mengaku, kondisi Kemiskinan di Kabupaten Ciamis mencapai 7,22 persen. Dimana kemiskinan di Kabupaten Ciamis ada diurutan ke-14 di Jawa Barat, oleh sebab itu 5 Tahun kedepan target angka kemiskinan menurun hingga 5 persen.
“Termasuk angka penganggurannya yang mencapai 5,44 persen, target 5 Tahun kedepan, kita ingin angka pengangguran di Ciamis bisa turun hingga 4 persen, sesuai program prioritas kami untuk menyediakan 10 ribu tenaga kerja baru di Kabupaten Ciamis,” katanya.
Berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi, Pemkab Ciamis akan mencoba menjadikan desa sebagai basis pengembangan ekonomi, karena mayoritas masyarakat miskin ada di pedesaan.
Dengan program 10 pemuda pelopor akan menjadi motor penggerak laju pertumbuhan perekonomian di setiap desa.
Adapun keterkaitan dengan masalah kebijakan BPJS Kesehatan, Pemkab Ciamis menjadi salah satu korban kebijakan tersebut, terhitung dari Oktober 2019, hutang BPJS Kesehatan ke RSUD Kabupaten Ciamis sudah Rp30 Milyar, sedangkan pasien tetap harus terlayani dengan baik.
“Oleh sebab itu menurut Yana, dalam waktu dekat, RSUD Ciamis akan melakukan pinjaman ke Bank, supaya masyarakat Kabupaten Ciamis tetap bisa terlayani dengan baik,” ucapnya.
Terkait dengan anggaran Pemkab Ciamis, struktur anggaran Kabupaten Ciamis semakin sehat, belanja langsung atau tidak langsung berada di angka 42 persen. Sedangkan untuk anggaran pembangunan sudah diangka 58 persen, ini sebagai bentuk kepedulian Pemkab Ciamis untuk lebih memprioritaskan masyarakat Kabupaten Ciamis.
“Lalu untuk rancangan PPAS anggaran makan dan minum (Mamin) merupakan anggaran sementara, bisa bertambah, berkurang atau tetap, tergantung pembahasan nanti di DPRD dan menyesuaikan dengan apa yang menjadi kepentingan masyarakat,” jelasnya. (CR1)
