Bamsoet Minta Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tak Naik

Ketua MPR juga meminta Kemenko PMK dan Kemenkes untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (Foto: Odo/Jabarnews)

JABARNEWS | JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak menaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kategori pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (PBU-BP) Kelas III.

"Saya mendukung Menkes agar Menteri Keuangan dan Menko PMK tidak menaikan iuran BPJS Kesehatan kelas 3. Mereka adalah rakyat yang harus dilindungi negara. Jangan sampai juga institusi lembaga perwakilan rakyat terkesan dilecehkan. Persoalan mengenai defisit anggaran dalam BPJS Kesehatan, bisa dicarikan solusinya dengan efisiensi APBN dari pos-pos lainnya serta pembenahan internal BPJS Kesehatan. Jangan karena alasan defisit, lantas rakyat dikorbankan," ujar Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Baca Juga:

Ingin Jadi Ketua MPR, Cak Imin Minta Dukungan Ma'ruf Amin

Bursa Kursi Ketua MPR Banyak Diminati



Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, negara punya tiga hal dasar yang wajib dipenuhi kepada rakyatnya, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Dengan pendapatan negara di tahun 2020 yang ditargetkan mencapai Rp 2.232,2 triliun, negara seharusnya mampu menjamin ketiga kebutuhan rakyat tadi. Utamanya, kesehatan yang menjadi modal utama bagi rakyat untuk beraktivitas.

"Kuncinya adalah pada political will pengelolaan keuangan negara (APBN). Apakah ditujukan sebesarnya untuk kebutuhan rakyat, atau justru ditujukan untuk belanja barang dan pembiayaan operasional perjalanan dinas kementerian/lembaga. Jangan sampai pemborosan/inefisiensi apalagi kebocoran APBN yang selalu terjadi setiap tahunnya, kembali terulang di 2020," jelasnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan, data Kementerian Keuangan mencatat terjadinya inefisiensi anggaran di tahun 2016 mencapai Rp 50 triliun. Di tahun 2017 potensinya mencapai Rp 40 triliun. Badan Pemeriksaan Keuangan melaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2019, tercatat Rp 10.35 triliun APBN yang pengelolaannya diduga bermasalah.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : MPR RI Kemenko PMK Kemenkes Iuran BPJS Naik BPJS Kesehatan PBU-BP Defisit Anggaran Partai Golkar Bamsoet Tolak Iuran BPJS Naik Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini Berita Parlemen

berita terkait

Wakil Ketua MPR Minta Lembaga Penyiaran Jadi Media Penyeimbang

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi