JABARNEWS | BANDUNG – Untuk menciptakan Pilkada seretak yang damai, bersih, jujur dan bebas money politics, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menyiapkan program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) sebagai langkah mengantisipasi kecurangan pada pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di delapan kabupaten/kota di Jabar.
“Jadi, para kader pengawas pemilu dari program SKPP ini nantinya diberikan berbagai pengetahuan dan keterampilan dalam mengantisipasi kecurangan Pilkada Serentak 2020,” kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Barat Zaky Hilmi di Bandung, Rabu (13/11/2019).
Dia mengatakan program SKPP menjadi terobosan Bawaslu Jabar, agar peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pilkada lebih maksimal lagi. Terlebih Provinsi Jabar menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menggelar program SKPP di tingkat kabupaten/kota.
“Program SKPP ini baru dilakukan di Jabar, di provinsi lain belum, ini terobosan Bawaslu Jabar,” kata dia.
Dia menjelaskan program SKPP yang dilaksanakan sejak Senin, 12 November 2019 hingga Kamis, 14 November 2019, merupakan bentuk komitmen Bawaslu Jabar untuk menghadirkan pengawas partisipatif yang cekatan disertai kemampuan yang mumpuni dalam mengawasi setiap tahapan pelaksanaan pemilu, termasuk Pilkada Serentak 2020.
Menurut dia, selain pengetahuan tentang aturan perundang-undangan, para peserta program SKPP yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai kader Karang Taruna hingga penyandang disabilitas itu, juga diberikan pemahaman terkait berbagai potensi kecurangan yang harus diantisipasi hingga teknis pengawasan dan penindakan di lapangan.
“Ini menjadi komitmen kami, agar peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu juga disertai pengetahuan dan perilaku,” katanya.
Dia mengatakan secara bertahap, program SKPP akan digelar di seluruh kabupaten/kota di Jabar.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Jawa Barat Abdullah Dahlan berharap melalui program SKPP ini masyarakat akan lebih peduli terhadap pemilu, termasuk agenda pesta demokrasi terdekat, yakni Pilkada Serentak 2020.
“Selain menyalurkan hak suaranya, masyarakat pun diharapkan terlibat langsung dalam setiap tahapan pemilu,” kata Abdullah.
Dia menambahkan program SKPP akan digelar setiap tahun, sehingga pihaknya tidak akan berhenti merekrut kader pengawas dan meyakini ke depan akan semakin banyak warga yang mengerti dan paham tentang pemilu.
Salah satu upaya pencegahan pelanggaran selama Pilkada 2020, Bawaslu Jateng telah memetakan daerah yang rawan pelanggaran. Pemetaan dilakukan dengan skor indeks kerawanan pemilu. (Ara)
