bjb

Menko Luhut: Pembangunan Ibukota Baru Ditargetkan Selesai 3 Tahun

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: maritim)

JABARNEWS | BANDUNG -  Konstruksi Ibu Kota baru akan mulai digarap akhir 2021 dan akhir 2024 paling lambat pusat pemerintahan akan berpindah ke Kaltim.

Direktur Keuangan Waskita Karya Haris Gunawan mengatakan kajian pemindahan Ibu Kota Negara memang baru akan selesai pada 2019 dan 2020 akan ada regulasi dari rencana induk atau master plan. 

Adapun teknis pengawasan pada 2021, sementara groundbreaking (peletakan batu pertama) dan pemindahan dilakukan pada 2021-2024.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan Ibu Kota Baru ditargetkan mulai pada 2021.

“Kami semua sepakat perencanaan ini dapat selesai dalam setahun ini dan apabila semuanya sudah matang. Kami berharap akhir tahun depan sudah mulai atau awal 2021 sehingga pembangunan ditargetkan selama tiga tahun,” ujar Menko Luhut di Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Menko Luhut mengatakan pemerintah juga sedang melakukan pembentukan Badan Otorita (BO) Persiapan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara.

“Nanti Menteri PPN Pak Soeharso Manoarfa akan melapor kepada Presiden, mengenai komposisi Kepala BO, kami harapkan dari kalangan profesional agar bisa lebih cepat,” kata Menko Luhut.
Baca Juga:

Segera Dibangun Istana Kepresidenan di Lokasi Ibu Kota Baru

PUPR, Kementrian Pertama yang Akan Pindah ke Ibukota Baru


Menteri PPN-Kepala Bappenas Soeharso Manoarfa menjelaskan, sebelum membentuk BO, ia akan terlebih dahulu menyelesaikan Peraturan Perundang-undangan yang melekat pada Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Negara.

“Selama ini mungkin masih terdapat di beberapa UU, namun nanti akan kami tarik menjadi satu UU tersendiri dengan proses atau mekanisme Omnibus Law, bersamaan dengan itu akan ada perubahan bentuk di DKI Jakarta,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, ada banyak isu yang harus didefinisikan dan ditentukan bersama, terutama mengenai bentuk Ibu Kota Negara, seperti misalnya daerah otonominya, daerah istimewa, kemudian distrik atau pusat pemerintahnya.

“Nanti fungsi Ibu kota itu juga apakah sebagai Ibu Kota Negara atau Pemerintahan, tentu kita menginginkan itu adalah Ibu Kota Negara sekaligus Ibu Kota Pemerintahan, sebab kalau hanya Ibu kota pemerintahan, berarti hanya pemerintah saja yang pindah, artinya kementerian atau lembaga negara masih ada di DKI Jakarta, namun kalau bentuknya Ibu Kota Negara, semua pindah. Hal demikianlah yang harus menjadi pemikiran kita semua,” tutupnya.

Rapat pembahasan panitia antar kementerian (PAK) dan harmonisasi draft Perpres Persiapan, Pemindahan dan Pembangunan Ibukota Negara ini selain dihadiri oleh Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan dan Menteri PPN-Kepala Bappenas, Soeharso Manoarfa selaku tuan rumah, juga dihadiri oleh Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Red)


Tags : Ibu kota baru Penajam Paser Luhut Binsar Pandjaitan Menko Maritim Badan Otorita Menteri PPN Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini

berita terkait

180 Ribu PNS Dipindahkan ke Ibu Kota Baru Secara Bertahap

Kominfo: Pembangunan Ibukota Baru Padat Teknologi Informasi

Lomba Desain Ibu Kota Baru Tunjuk Kang Emil Jadi Jurinya

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi