Polemik Pengangkatan Ahok Jadi Bos BUMN

JABARNEWS | KARIKATUR – Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kini menjadi bahan banyak perbincangan publik dan pemberitaan media.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut digadangkan akan menjabat posisi penting disalah satu BUMN.

Menanggapi hal tersebut terjadi pro dan kontra ditengah masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan status Ahok yang pernah tersandung dengan masalah hukum beberapa waktu lalu.

Baca Juga:  Empat Hal Yang Bisa Dilakukan Saat Berkunjung Ke Tempat Wisata Jatigede Sumedang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, diatur terkait pengangkatan Direksi BUMN, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan diatur pasal 44.

Baca Juga:  Menikmati Pemandangan Dari ketinggian Objek Wisata Puncak Sawiyah Majalengka

Sementara itu seseorang yang pernah melakukan tindak pidana dan merugikan uang negara tidak bisa diangkat menjadi direksi BUMN, hal tersebut diatur dalam pasal 45 ayat 1.

Baca Juga:  Kapolri Pastikan Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J Transparan

Ketua DPP PDIP, Sotarduga mengatakan Ahok bukanlah narapidana kasus korupsi, selain itu Ahok dinilai memiliki integritas dalam memimpin. (Dod)