JMN Channel


Rapat dengan DPD RI, Mendagri: Buka Iklim Investasi Daerah

Komite I DPD RI juga akan bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri untuk optimalisasi kemitraan membahas permasalahan otonomi daerah

DPD RI dan Kemendagri foto bersama usai rapat bersama (Odo/Jabarnews).

JABARNEWS | JAKARTA - Komite I DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat membahas isu-isu terkait Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Hubungan Pusat Daerah hingga masalah perizinan di daerah di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Senin, 18 November 2019.

Ketua Komite I DPD RI, Teras Narang menyatakan, DPD RI berkomitmen mengawal terwujudnya pembangunan daerah yang berkeadilan dengan menyusun regulasi-regulasi yang bisa mengatur adanya pemerataan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan tumbuhnya daya saing daerah-daerah serta kebijakan afirmasi bagi daerah-daerah yang mempunyai karakteristik daerah kepulauan dan daerah-daerah terluar di wilayah perbatasan negara.

Baca Juga:

Mantan Cabup Tasikmalaya Dilaporkan Tukang Galon, Ngaku Telah Ditodong Senpi

Sip! Keterisian BOR di Rumah Sakit Kabupaten Purwakarta Turun



“DPD RI memberikan dukungan terhadap kebijakan prioritas pemerintah, dalam hal pembangunan SDM unggul, penyederhanaan regulasi (pusat dan daerah) dan birokrasi, serta transformasi ekonomi dari SDA menjadi sektor yang berbasis manufaktur dan jasa modern tanpa mengorbankan kearifan lokal, maka perkembangan dengan daerah akan terwujud,” jelas Teras Narang.

Komite I DPD RI juga akan bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri untuk optimalisasi kemitraan membahas permasalahan otonomi daerah dan kerangka solusinya melalui Tim Kerja Bersama dan kunjungan lapangan bersama.

“DPD RI mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada prinsipnya, DPD RI mendorong agar kebijakan Penataan Daerah harus mengutamakan sebesar-besarnya kepentingan strategis nasional dan daerah dengan memprioritaskan daerah-daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terluar, daerah termiskin dan daerah terbelakang,” lanjutnya.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : DPD RI Kementerian Dalam Negeri Otonomi Daerah Regulasi DOB Kebijakan Pemerintah Jabarnews Berita Jawa Barat Berita Terkini

berita terkait

Tiga Hal Yang Memudahkan Ketika Sedang Di Rumah Saja

Curug Panetean, Tempat Wisata Alam Di Tasikmalaya

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi